POSINDO.ID – Adanya praktik pengoplosan LPG subsidi 3 kilogram (kg) ke tabung gas portable berhasil terungkap oleh Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (23/7/2026).
Tabir bisnis ilegal yang selama ini kerap luput dari perhatian itu terbongkar telak oleh aparat kepolisian. Dibalik keuntungan/cuan diraup pelaku, di satu sisi justru terdapat ancaman serius bagi keselamatan warga masyarakat.
Sekilas, tabung gas portable hasil oplosan itu sulit dibedakan dengan produk beredar di pasaran. Namun, proses pengisiannya dilakukan di luar prosedur resmi dan tanpa standar keselamatan, sehingga sangat berisiko memicu kebocoran, kebakaran, bahkan ledakan ketika digunakan.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat menerangkan, tabung LPG subsidi 3 kilogram dan Bright Gas Can merupakan dua produk yang memiliki karakteristik berbeda. Bright Gas Can dirancang menggunakan komposisi gas didominasi butana dengan tekanan lebih rendah, sedangkan LPG 3 kilogram berisi campuran propana dan butana memiliki tekanan lebih tinggi.
Perbedaan tersebut membuat keduanya tidak dapat dipertukarkan melalui proses pengisian ulang secara sembarangan. Tabung, katup, hingga sistem pengaman masing-masing produk telah dirancang sesuai karakteristik gas dikandungnya.
Baca juga : • Spesialis Curanmor Bersenpi Kelompok Lampung Ditangkap Satreskrim Polsek Pesanggrahan dan Polres Jaksel
Praktik pemindahan isi LPG 3 kilogram ke tabung gas portable menggunakan alat rakitan atau peralatan tidak memenuhi standar berpotensi menimbulkan berbagai risiko. Salah satunya adalah overfilling, yaitu kondisi ketika isi gas melebihi kapasitas aman tabung. Akibatnya, tekanan di dalam tabung meningkat dan dapat merusak katup pengaman.
Risiko lain juga mengintai tabung LPG subsidi dijadikan sumber pengisian. Penggunaan regulator maupun adaptor yang tidak sesuai standar dapat merusak katup tabung. Jika tabung tersebut kembali beredar, potensi kebocoran gas dapat membahayakan pengguna berikutnya.
Menurut Pertamina, proses pengisian LPG hanya boleh dilakukan di fasilitas resmi dengan peralatan yang telah dikalibrasi untuk memastikan tekanan, berat isi, dan kondisi tabung memenuhi standar keselamatan.
Dalam kasus yang telah terendus hingga terkuak jajaran Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pengingat bahwa praktik pengoplosan gas bukan semata persoalan penyalahgunaan LPG subsidi. Peredaran gas hasil oplosan juga dapat menempatkan masyarakat sebagai pihak paling berisiko dan paling dirugikan apabila produk tersebut digunakan tanpa mengetahui proses pengisiannya.
Karena itu, masyarakat diimbau membeli LPG maupun gas portable melalui jaringan distribusi resmi serta tidak tergiur produk yang dijual dengan harga tidak wajar. Apabila menemukan dugaan praktik pengoplosan LPG, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum agar peredaran gas oplosan dapat dihentikan sebelum menimbulkan korban jiwa maupun luka. (ROA)
