POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), Juprizal (JPL) untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap yang menjerat Bupati Kuansing Suhardiman Amby (SA).
Juprizal dipanggil dengan kapasitasnya sebagai ketua salah satu koperasi unit desa (KUD).
“JPL, Ketua KUD Prima Sehati,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).
Selain Juprizal, KPK juga memanggil Pj Sekda Kuansing 2024-2025, Fahdiansyah beserta sembilan orang saksi lainnya. Mereka adalah Fauzan Abdillah selaku ASN Pemprov Riau, Rasid Asnianto selaku Kepala Desa Setiang Kabupaten Kuantan Singingi dan Tri Kurniawan Ahmadi selaku swasta.
Kemudian, Julhensa selaku Bendahara KUD Prima Sehati, Edi Wandra selaku Wakil Ketua KUD Prima Sehati dan Anggota DPRD Kabupaten Kuansing dan Saparudin selaku Anggota KUD Prima Sehati.
Selain itu, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya dari pihak swasta yaitu, Hendra Siswanto, Fajri dan Rafiza Pratama
“Pemeriksaan saksi dilakukan di kantor BPKP Riau,” ujar Budi.
Hingga kini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Pemkab Kuansing. Ketiga tersangka antara lain adalah Bupati nonaktif Kuansing, Suhardiman Amby; Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles.
Ketiganya ditetapkan tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada 29 Juni 2026 lalu. OTT tersebut berkaitan dugaan suap dalam pengisian jabatan Sekda Kabupaten Kuansing
Dalam pengembangannya, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kementerian Kehutanan.
Penyidik menduga Suhardiman mengumpulkan dana dari pemotongan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota Koperasi Unit Desa (KUD), yang kemudian ditukar ke dalam mata uang dolar Singapura sebelum diduga diberikan kepada Raja Juli Antoni.
Raja Juli Antoni sebelumnya mengakui Suhardiman meninggalkan sebuah amplop tertutup usai audiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. Ia mengaku memerintahkan ajudannya mengembalikan amplop tersebut, yang akhirnya diserahkan kembali kepada Suhardiman pada 12 Juni 2026 di Polres Kuantan Singingi dengan disertai dokumentasi dan tanda terima. (GML)
