POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata telah menggeledah dua kantor imigrasi yang berada di Jakarta, pada Selasa (4/8/2026).
Selain kantor imigrasi Jakarta Selatan, KPK juga menggeledah kantor imigrasi Jakarta Pusat.
“”Ada tempat lain, kantor Imigrasi Jakarta Pusat,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (4/8/2026) malam.
Upaya paksa ini terkait kasus dugaan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang melibatkan eks Wamen Imipas Silmy Karim.
Namun, Taufik belum bisa menginformasikan barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita, karena penggeledahan baru saja selesai.
Sebelumnya diberitakan, KPK telah menggeledah kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, yang berlokasi di Jalan Tutty Alawiyah, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2026).
Upaya paksa ini diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan RPTKA dan izin tinggal WNA.
Dimana kasus ini telah menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2024-2026, Silmy Karim.
Silmy Karim merupakan satu dari delapan orang yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Sedangkan tujuh tersangka lainnya ada nama mantan pejabat hingga staf Ditjen Imigrasi.
Berikut nama-nama ketujuh pejabat dan staf di lembaga negara tersebut:
- Plt. Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Godam
- Kakanim Imigrasi Jakarta Pusat periode 2024-2025 dan Kakanim Imigrasi Jakarta Barat periode 2025-2026 Ronald Amran Abdullah
- Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat yang sebelumnya menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra.
- Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji
- Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo
- Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi
- Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.
Para tersangka tersebut diduga telah melakukan pemerasan selama empat tahun berturut-turut sejak 2022-2026 sekurang-kurangnya sebesar Rp145,5 miliar.
Khusus Wakil Menteri (Wamen) Imipas, Silmy Karim, diperkirakan menerima uang yang diduga hasil pemerasan sebesar Rp100 juta per minggu.
“Uang tersebut dibagikan kepada oknum, ada pihak-pihak di Ditjen Imigrasi, yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK (Wamen Imipas Silmi Karim) ini, diperkirakan menerima Rp100 juta per minggu,” ungkap Ketua KPK, Setyo Budiyanto dalam jumpa pers belum lama ini. (GML)
