POSINDO.ID – Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mendaftarkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (5/8/2026).
Gugatan tersebut didaftarkan untuk menolak penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian RI (Polri).
Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah menyebut langkah itu menguji proses hukum, bukan upaya menghindari penegakan hukum.
Menurutnya, mekanisme ini untuk menguji aspek formil penegakan hukum, sebagai langkah memastikan proses berjalan hati-hati dan sesuai aturan.
“Jadi, praperadilan bukan langkah menghindari hukum, tapi upaya menjernihkan proses hukum,” ungkap Febri.
Pendaftaran permohonan dilakukan melalui PTSP PN Jaksel pada Rabu (5/8/2026) sekitar pukul 13.00 WIB. Ada dua permohonan yang diajukan.
Pertama menyasar penetapan tersangka dugaan TPPU oleh Kejagung. Permohonan itu juga menggugat tindakan penahanan.
Permohonan kedua berkaitan dengan penetapan tersangka oleh Polri. Gugatan juga mencakup penggeledahan dan penyitaan.
Tim hukum menegaskan kedua permohonan diajukan terpisah. Objek dan tindakan yang diuji dinilai berbeda.
Diketahui, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Sedangkan Polri menetapkan Febrie sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU. Perkara itu terkait penanganan PT Asabri periode 2020–2024. Dalam perkara yang sama, Don Ritto juga berstatus tersangka dugaan TPPU. Penanganan dilakukan oleh penyidik Polri. (GML)
