POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi dalam pengembangan kasus dugaan korupsi importasi barang pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, pada Kamis (6/8/2026).
Kedua saksi yang diperiksa yakni Umar Khayam selaku aparatur sipil negara (ASN) pada Ditjen Bea Cukai dan Iskandar Sitorus selaku Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar atau swasta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan kedua saksi tersebut untuk mengusut proses suap yang dilakukan pihak swasta ke oknum-oknum pejabat di Ditjen Bea dan Cukai.
“Keterangan-keterangan dari para saksi ini kemudian untuk saling mengkonfirmasi, saling melengkapi terkait dengan mekanisme di lapangan soal importasi barang ya, yang dilakukan ya terkait dengan pengaturan jalur hijau, jalur merah,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).
“Karena ada dugaan praktik suap yang dilakukan oleh pihak importir atau pihak biro jasa, forwarder ya, kepada oknum-oknum di Ditjen Bea dan Cukai,” sambung dia.
Sebelumnya, KPK menerbitkan dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru dalam pengembangan kasus importasi barang di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai.
Sprindik baru tersebut diterbitkan berdasarkan analisis fakta hukum yang muncul selama persidangan kasus suap importasi barang dengan terpidana Pemilik PT Blueray Cargo (Group), John Field, dan kawan-kawan.
Informasi dihimpun, Sprindik baru tersebut terkait dengan dua klaster, di mana satu klaster sudah dilakukan penetapan tersangka baru.
Sedangkan, satu klaster masih Sprindik umum.
“Diputusan hakim pun sudah ada bahwa pemberian dari Blueray itu ada total Rp 91 miliar yang kemudian setelah kita analisis, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster dari Rp 91 miliar itu ada klaster yang Bea Cukai,” ujar Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein sebelumnya.
“Satu klaster yang Bea Cukai itu sudah kita tetapkan tersangkanya. Ada satu, karena masih terkait dengan konstruksi perkara pejabat Bea Cukai-nya, jadi kita langsung tetapkan. Kemudian yang klaster yang kedua masih terkait kepentingan apa, pejabat Bea Cukai tetapi ini peristiwanya berbeda. Nah, itu yang kita kemudian masih satu sprindik untuk kita tetapkan sprindik umum,” sambung dia. (GML)
