POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat orang tersangka kasus dugaan korupsi pada dana iklan bank pelat merah di Jawa Barat periode 2021-2023.
Mereka antara lain Pemimpin Divisi Change Management Office sekaligus eks Pemimpin Divisi Corporate Secretary BJB periode 2020-2024 Widi Hartoto (WH); dan Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan Pemilik PT Antedja Muliatama (PT AM) Ikin Asikin Dulmanan (ID).
Selain itu, Direktur Wahana Semesta Bandung Ekspres (PT WBSE) Suhendrik (SHD); dan Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) Elang Sophan Jaya Kusuma (SJK).
“Keempat tersangka ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 10 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Plt Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/8/2026).
Selain itu, seorang tersangka lain atas nama Direktur Utama bank pelat merah daerah Jawa Barat tahun 2019-Maret 2025 Yuddy Renaldi (YR), belum ditahan karena sedang dalam kondisi sakit. Taufik menyebut pemeriksaan terhadap Yuddy akan dijadwalkan ulang.
Dalam konstruksi perkaranya, Taufik menjelaskan bahwa pada periode 2021 sampai dengan semester 1 tahun 2023,
Dalam kasus ini, bank pelat merah tersebut telah menganggarkan beban promosi umum dan produk bank sejumlah Rp801 miliar melalui Divisi Corsec (Corporate Secretary) untuk keperluan belanja promosi dan iklan. Hal itu berjalan pada periode 2021 hingga semester 1 tahun 2023.
“Adapun senilai Rp410 miliar disetujui untuk dibelanjakan dalam bentuk penempatan iklan media (media placement) di media televisi, cetak, dan online, melalui Pengadaan Jasa Agensi TA 2021-2023,” ujar Taufik.
Lebih lanjut, pada 2020, Widi selaku Corporate Secretary disebut memerintahkan Indra Maulana (IM) selaku Group Head Komunikasi Pemasaran dan Sonny Permana (SON) selaku Group Head Hubungan Masyarakat untuk mencari agensi periklanan.
Mereka diminta mencari agensi periklanan yang bersedia mengakomodasi dan mengelola dana non-budgeter yang akan diperoleh melalui mekanisme pengadaan jasa agensi tersebut.
“Bahwa kemudian untuk memuluskan skema tersebut, WH juga memerintahkan IM dan SON untuk memecah paket pekerjaan pengadaan jasa agensi tersebut menjadi dua kategori, yaitu di bawah Rp200 juta, dan Rp200 juta sampai dengan Rp1 miliar,” ujar Taufik.
Hal ini diduga dilakukan untuk menghindari mekanisme lelang sehingga pengadaan dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung (PL).
“Setelah IM dan SON menyanggupi permintaan dimaksud, WH melaporkan hal itu kepada Saudara YR,” lanjut Taufik.
Untuk itu, Indra dan Sonny diduga menghubungi beberapa rekanan agensi yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan bank tersebut, yaitu Ikin, Suhendrik, dan Elang, untuk menyampaikan soal adanya kebutuhan bank tersebut untuk mengakomodasi permintaan dari pihak eksternal yang harus disiapkan melalui dana non-budgeter.
Kemudian, lanjut Taufik, pihak agensi diminta untuk menganggarkan dana non-budgeter tersebut dan menyiapkannya apabila terdapat kebutuhan sewaktu-waktu.
“Adapun, IM, SON, SJK, selanjutnya masing-masing diminta untuk menyiapkan dua perusahaan jasa agensi, sehingga paket pekerjaan dapat dipecah kembali menjadi lebih banyak,” ungkap Taufik.
“Selanjutnya, ID mendaftarkan PT AM dan PT CKM, SHD mendaftarkan PT WBSE dan PT BSCA, dan SJK mendaftarkan PT CKSB dan PT CKMB untuk menjadi agensi yang akan memperoleh pekerjaan pengadaan jasa tersebut,” sambung dia.
Selanjutnya, kata Taufik, kegiatan pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021 dilaksanakan pada awal Januari 2021 oleh Panitia Pengadaan Bank BJB yang dipimpin oleh Pemimpin Divisi Umum Juniardi Swastria (JS).
Pada proses tersebut, ditemukan pelanggaran atas ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilakukan, antara lain Harga Perkiraan Sementara (HPS) pengadaan jasa agensi iklan bukan berupa nilai pekerjaan, melainkan persentase fee agensi; serta Divisi Corsec membuat Memo Permohonan Pengadaan Jasa Agensi kepada Divisi Umum yang berisi rekomendasi tiga calon penyedia dengan mengarahkan kepada salah satu penyedia jasa.
Temuan pelanggaran lainnya ialah Divisi Corsec membuat syarat evaluasi teknis setelah dilakukan pemasukan penawaran guna memenangkan penyedia tertentu.
Padahal, Taufik menegaskan hal ini tidak diperbolehkan karena syarat pengadaan jasa agensi harus diinformasikan sebelum pemasukan penawaran.
Taufik mengungkapkan Divisi Corsec juga diduga memerintahkan Panitia Pengadaan agar tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia, yang mana hal ini tidak sesuai dengan aturan.
“Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka diduga mengakibatkan kerugian negara berupa selisih pembayaran antara yang telah dibayarkan oleh Bank BJB kepada enam agensi dengan yang telah dibayarkan oleh keenam agensi kepada media sebagai penempatan iklan. Yakni total kerugian keuangan negaranya mencapai Rp 223,6 miliar,” papar Taufik.
Akibat perbuatannya, para tersangka diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (GML)
