POSINDO.ID – Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 16 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026.
Seorang di antaranya yang diperiksa antara lain berinisial IDMAKN selaku Tenaga Ahli pada BGN.
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujar Kapuspenkum, Anang Supriatna dalam keterangan yang diterima, Senin (10/8/2026) malam.
Sedangkan 15 saksi lain yang ikut diperiksa yakni, MK selaku Mitra SPPG Pejaten Barat dan GW selaku Staff Keuangan PT NGS. Selain itu, Direktur PT MDT, Direktur PT AJS, Direktur PT WMB, Direktur PT ACG, Direktur PT BCS, Direktur PT BMA, Direktur PT EC dan Direktur PT SSA. Selanjutnya, Direktur PT MHT, Direktur PT MTS, Yayasan PRL, Ketua Yayasan HJC dan HJM dan MNH.
Sayangnya dari belasan saksi yang diperiksa itu, Anang urung memerinci materi pemeriksaan yang dikorek oleh penyidik. Meski begitu, ia memastikan penyidikan rasuah tersebut akan dilaksanakan secara profesional, independen dan akuntabel.
“Dan tentunya dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” tegas Anang.
Sebagaimana diketahui, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka dalam korupsi tata kelola program yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.
Mereka di antaranya ialah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dua mantan Wakil Kepala BGN Irjen (Purn) Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Selain itu, Asep Yusuf Somantri (AYS) selaku orang kepercayaan Sony Sonjaya dan Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT).
Lalu, Glory Harimas Sihombing selaku Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) dan Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi, Lalu Muhammad Iwan MahardanBG Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN (mantan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Maret 2025).
Informasi yang dihimpun, salah satu modus korupsi program MBG adalah penggelembungan atau mark up harga pengadaan barang di BGN. Beberapa pengadaan yang diduga diselewengkan, yakni pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1,035 triliun.
Lalu, pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up. Kemudian, pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up. Kemudian pengadaan televisi sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up.
Terbaru, Kejagung menemukan adanya dugaan penyimpangan pendaftaran mitra dan penentuan titik SPPG. Selain itu, Kejagung juga menemukan adanya dugaan penjualan alat berupa food tray oleh pejabat BGN kepada calon mitra SPPG. (GML)
