POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan adanya pemberian uang oleh Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby kepada Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni.
Terbaru, KPK menemukan selisih jumlah uang antara yang diberikan oleh Suhardiman Amby dengan yang dikembalikan oleh Raja Juli Antoni. Selisihnya berjumlah 2.000 dolar Singapura/SGD.
“Untuk penerimaan Menhut, bahwa memang kita sudah menemukan 14 ribu (dolar Singapura), tapi kemudian ada perbedaan jumlah, 12 ribu yang kita sita,” ujar Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, kepada wartawan dilansir, Selasa (11/8/2026).
Total SGD 14 ribu itu didapati KPK dalam proses penyidikan ketika memeriksa ratusan petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) di Kuansing. Bupati Suhardiman diduga meminta uang dari pemotongan Sisa Hasil Usaha atau SHU milik petani untuk biaya pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas.
Uang itu kemudian dikonversi ke dolar Singapura dan diberikan ke Menhut saat menerima audiensi Bupati Suhardiman pada 2 Juni 2026. Menhut mengakui tentang amplop tersebut yang menurutnya ditinggalkan di kantornya dalam posisi tertutup map.
“Saya tidak tahu isinya apa tapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut dan saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut,” kata Menhut beberapa waktu lalu.
Proses pengembaliannya disebut Menhut melalui bantuan Polres Kuansing pada 12 Juni 2026 atau 17 hari sebelum Bupati Suhardiman terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Belakangan pada 3 Juli 2026, Menhut melaporkan ke KPK soal pengembalian amplop tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi tetapi KPK menolak laporan itu karena dinilai sudah masuk ke ranah penyidikan.
Amplop itu ditemukan saat penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap Ketua DPRD Kuansing bernama Juprizal. Bagaimana ceritanya hingga amplop itu berada di Juprizal, KPK belum memberikan penjelasan rinci.
Hanya saja isi di dalam amplop itu bukan SGD 14 ribu sebagaimana keterangan para petani tetapi hanya SGD 12 ribu. Tentang sisa SGD 2.000 yang diyakini seharusnya berada di dalam amplop itu masih ditelusuri KPK. (GML)
