POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe sebagai saksi pada Selasa (11/8/2026).
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2020.
Dalam pemeriksaan tersebut, KPK telah mendalami nilai kontrak penyaluran bansos yang menjadi proyek pengadaan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut.
“Tentu juga didalami berkaitan dengan nilai kontrak, kemudian biaya wajar yang seharusnya dikeluarkan dalam proses penyaluran bansos,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo ketika dikonfirmasi awak media di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Adapun pendalaman tersebut dilakukan oleh penyidik lembaga antirasuah dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Langkah ini dinilai efektif dalam menghitung kerugian keuangan negara yang sebenarnya akibat korupsi yang terkait penyaluran bansos beras tersebut.
“Dengan demikian, dalam pemeriksaan itu tentunya didalami bagaimana proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras tersebut, yang mana dalam kontraknya seharusnya bansos itu sampai dari rumah ke rumah para penerima bantuan sosial. Artinya, kontrak itu harusnya sampai dengan door to door,” katanya.
Sebagai informasi, kasus rasuah ini merupakan pengembangan atas penyidikan kasus penyaluran bansos beras bagi keluarga penerima manfaat PKH di Kemensos pada periode 2020—2021. Dalam kasus itu kerugian negara atas distribusi bansos tersebut ditaksir mencapai Rp200 miliar.
Selain Rudy, KPK sebetulnya juga menetapkan empat tersangka lain dalam kasus distribusi bansos. Dua di antaranya yaitu Edi Suharto (ES), dan Kanisius Jerry Tengker (KJT). Sementara dua tersangka lain yaitu PT Dosni Roha Logistik dan DNR Logistics telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi. (GML)
