POSINDO.ID – Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing oleh PT TPL Tbk kepada Entitas Perusahaan tahun 2008-2025. Kedua tersangka masing-masing berinisial BP dan SR.
“Keduanya ditetapkan tersangka usai penyidik memeriksa sebanyak 111 orang saksi beserta penyitaan dokumen dan barang bukti elektronik (BBE),” ucap Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar di Jakarta, Rabu (12/8/2026) malam.
“Dan tentunya penyitaan dokumen dan barang bukti dilakukan oleh penyidik setelah mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri dan notulensi ekspose dengan ahli perhitungan kerugian keuangan negara,” ujar Saiful.
Diketahui, tersangka BP dan SR merupakan pihak penyelenggara negara pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu RI. Saat ditetapkan tersangka, keduanya menjabat sebagai Supervisor Pemeriksaan Pajak.
Kasus posisi
Kasus itu berawal, ketika PT TPL selaku perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan bubur kertas (pulp) dan perhutanan sejak tahun 2008 melakukan penjualan ekspor produk Pulp kepada pihak afiliasinya.
Namun hal itu dilakukan melalui Under Invoicing, dengan melaporkan pada tahap ekspor dari Indonesia sebagai produk Paper Grade Pulp/Bleached Hardwood Kraft Pulp (BHKP).
“Padahal secara karakteristik kegunaan dan harga nilai pasar produk tersebut merupakan produk Dissolving Pulp,” ungkap Saiful.
Mirisnya lagi, kata dia,agar nilai produk berukurang dari nilai sebenarnya, PT TPL secara melawan hukum (periode 2018-2025) telah melaporkan penjualan lokal produk Pulp dengan produk yang sebenarnya ke PT AP, PT R (Perusahaan Afiliasi), yaitu produk Dissolving Pulp dengan nama High Alfa Pulp.
Hal itu tentunya berdampak penurunan nilai pajak badan/perusahaan dari yang seharusnya diterima negara.
Untuk memuluskan kecurangannya itu, pihak PT TPL juga telah meminta bantuan tersangka BP selaku Penyelenggara Negara (Supervisor Pemeriksaan Pajak) untuk memeriksa tahun pajak tahun 2020 dan 2023. Selain itu pihak TPL juga meminta bantuan tersangka SR untuk memeriksa tahun pajak 2024.
Patut diduga perbuatan kedua tersangka yang secara melawan huku telah melanggar fungsi pengawasan selaku Supervisor. Selain itu dalam menelaah Keertas Kerja Pemeriksaan/Pengawasan (KKP) & Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), kedua tersangka juga tidak mendasarkan pada Audit Program yang telah disusun.
“(Terlebih) tersangka BP secara melawan hukum menerima sejumlah uang dari pihak PT TPL,” beber Saiful.
“Bahwa perbuatan pihak PT TPL bersama-sama dengan tersangka BP dan tersangka SR tersebut mengakibatkan penurunan pendapatan negara tidak sebagaimana mestinya sehingga merugikan keuangan negara,” jelas dia.
Akibat perbuatannya, para tersangka itu dijerat dengan sangkaan Pasal:
– Primair: Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
– Subsidair: Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Terhadap kedua tersangka tersebut, dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung sejak tanggal 12 Agustus 2026,” pungkas Saiful. (GML)
