POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai dibentuknya pengadilan ad hoc khusus Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyatakan mendukung usulan kepala negara tersebut, terlebih bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan masyarakat.
“Kami melihat dalam sisi yang baik, dalam posisi pemikiran yang positif, bahwa rencana-rencana itu digunakan untuk bisa memberikan kembali kepada kesejahteraan masyarakat,” kata Setyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).
Meski belum ada pembahasan lebih lanjut, KPK tetap segera menentukan langkah-langkah dukungan terhadap usulan kepala negara.
“Kita belum masuk pada pembahasan apa yang dilakukan oleh pemerintah ya, baru pernyataan. Nanti action plannya seperti apa, ya tentu KPK akan melihat,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026 mempertimbangkan untuk membentuk pengadilan ad hoc khusus menindak pejabat BUMN.
“Mungkin kita harus bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk usut pengurus-pengurus atau direksi 30 tahun ke belakang,” kata Prabowo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Presiden juga mengaku mempertimbangkan untuk berdialog dengan DPR RI untuk membahas rencana tersebut.
“Saya juga akan menghadapi majelis. Saya akan menghadapi DPR,” kata Prabowo. (GML)
