POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah delapan lokasi di Banjarmasin dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel).
Upaya paksa tersebut berkaitan pengembangan korupsi yang menjerat mantan Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono.
“Penggeledahan dilakukan di delapan lokasi, baik rumah maupun kantor milik pihak swasta, yang berada di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (31/8/2026).
Budi menjelaskan rangkaian penggeledahan dilakukan penyidik sejak Rabu hingga Jumat, 26-28 Agustus 2026. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita dokumen terkait perkara yang sedang diselidiki.
“Dari rangkaian kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik,” terang Budi.
“Atas temuan tersebut, penyidik selanjutnya akan melakukan telaah dan analisis secara mendalam untuk menilai relevansi setiap dokumen dengan konstruksi perkara,” imbuhnya.
Perlu diketahui, KPK tengah menyidik kasus dugaan gratifikasi di KPP Madya Banjarmasin, Kalsel. Total sudah ada tiga tersangka yang ditetapkan, salah satunya Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono (MLY).
Sedangkan dua tersangka lainnya yaitu DJD selaku fiskus yang menjadi anggota Tim Pemeriksa KPP Madya Banjarmasin, dan VNZ selaku Manajer Keuangan PT BKB.
Penetapan ketiga tersangka tersebut menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Banjarmasin, Kalsel, Rabu (4/2/2026).
Dalam pengembangan kasusnya, KPK juga mendalami adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan tersangka.
Hal tersebut menyusul temuan barang bukti dalam penggeledahan di sejumlah lokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di antaranya berupa emas logam mulia seberat 1,3 kilogram hingga uang tunai senilai ratusan juta rupiah. (GML)
