POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap asal uang senilai Rp 6 miliar yang disita oleh penyidik usai memeriksa tiga pejabat imigrasi di Bali.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengungkap uang tersebut berasal dari hasil pemerasan kepada para WNA yang dikembalikan dari para saksi ke penyidik.
“Jadi ada penyitaan sejumlah uang dari beberapa saksi yang merupakan pengembalian uang yang dulunya pernah diterima dari dugaan hasil tindak pidana korupsi,” ungkap Taufik kepada wartawan, Senin (31/8/2026).
Diketahui, penyitaan uang tersebut diduga berkaitan kasus pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tahun 2022-2026.
Dalam kasus itu, sejumlah pihak disebutkan telah mengembalikan uang ke penyidik. Penyidik pun terus melakukan pendalaman terhadap uang pengembalian tersebut.
“Sudah ada beberapa saksi yang kooperatif mengembalikan, itu proses dalam pemeriksaan ada saksi yang kooperatif. Masih terus didalami oleh tim,” imbuh Taufik.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R Haryo Sakti dan sejumlah saksi lainnya di Polresta Denpasar, Jumat (28/8/2026).
Pemeriksaan sejumlah saksi itu berkaitan dengan kasus pemerasan WNA. Usai pemeriksaan itu, KPK menyita uang tunai sebesar Rp6 miliar.
Sejauh ini, penyidik telah menetapkan sebanyak delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Salah satu tersangka yaitu mantan Wamen Imipas, Silmy Karim. Selain Silmy, KPK juga menetapkan Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam; Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji sebagai tersangka.
Sedangkan tiga tersangka lainnya yaitu, Kakanim Jakarta Pusat tahun 2024-2025 dan Kakanim Jakarta Barat tahun 2025-2026, Ronald Arman Abdullah; Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Juniadi Sri Priambudi; dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Bernardiansyah.
Adapun kasus ini terbongkar lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar oleh KPK pada 2-3 Juni 2026. Saat itu, KPK menangkap 18 orang di mana satu di antaranya menyerahkan diri yakni Silmy Karim. (GML)
