POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan pemanggilan staf khusus (stafsus) Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Andi Saiful Haq.
KPK menduga yang bersangkutan mengetahui proses penerimaan dan pengembalian amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby.
“Penyidik menduga bahwa yang bersangkutan mengetahui proses itu. Sehingga butuh dilakukan permintaan keterangan ya,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (8/9/2026).
Meski begitu, KPK belum mempertimbangkan pemanggilan ulang yang bersangkutan, mengingat diperlukan atau tidaknya keterangan saksi tergantung kebutuhan penyidikan.
Sebelumnya, KPK telah memanggil Andi Saiful Haq pada Jumat (21/8/2026). Namun, Andi yang juga merupakan Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak hadir memenuhi panggilan penyidik. Sejatinya, Andi akan diperiksa dalam kasus suap pengisian jabatan perangkat daerah atau penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, tahun 2021-2026.
Andi diduga juga akan didalami adanya pemberian uang oleh Bupati Kuansing, Suhardiman Amby kepada Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni. Ini menyusul temuan penyidik terkait selisih jumlah uang antara yang diberikan oleh Suhardiman Amby dengan yang dikembalikan oleh Raja Juli Antoni. Yang mana selisihnya berjumlah 2.000 dolar Singapura/SGD.
KPK mendapati total SGD 14 ribu itu dalam proses penyidikan ketika memeriksa ratusan petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) di Kuansing. Bupati Suhardiman diduga meminta uang dari pemotongan Sisa Hasil Usaha atau SHU milik petani untuk biaya pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas. Uang itu kemudian dikonversi ke dolar Singapura dan diberikan ke Menhut saat menerima audiensi Bupati Suhardiman pada 2 Juni 2026. (GML)
