POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam orang saksi kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv.
Pemeriksaan saksi tersebut akan digelar di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/9/2026).
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (10/9/2026).
Adapun keenam saksi tersebut terdiri atas VNR selaku pejabat pembuat akta tanah, ERL selaku Direktur Utama PT Zaman Bangun Perwita dan GMD dari PT Pelangi Kasih Valasindo. Kemudian, SGH selaku Direktur PT Prima Konsultan Indonesia, SC dan YT selaku pihak swasta.
Sebelumnya KPK telah menetapkan Muhamad Haniv sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu.
Kasus gratifikasi ini diduga terjadi saat Haniv menjabat Kakanwil Dirjen Pajak Jakarta Khusus pada 2015-2018. Kala itu, Haniv menggunakan jabatannya untuk meminta sejumlah uang kepada beberapa pihak. Haniv diduga menggunakan uang itu untuk kebutuhan bisnis fashion anaknya.
Haniv menggunakan jabatan dan jejaringnya dalam mencari sponsor untuk keperluan bisnis anaknya. Dia mengirimkan email permintaan bantuan modal kepada sejumlah pengusaha yang merupakan wajib pajak.
Berbekal email tersebut, Haniv menerima gratifikasi sebesar Rp 804 juta untuk keperluan menunjang kelangsungan bisnis fashion anaknya. Haniv juga turut menerima uang lainnya senilai belasan miliar rupiah selama menjabat.
“Bahwa total penerimaan gratifikasi oleh HNV yang berasal dari sejumlah perusahaan tersebut, sekurang-kurangnya mencapai Rp 20,7 miliar,” ujar Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik dalam jumpa pers sebelumnya.
Haniv sampai kini belum menjelaskan kepada penyidik mengenai asal muasal uang miliaran yang diperolehnya saat menduduki jabatan tersebut.
Atas perbuatannya, Haniv disangka melanggar Pasal 12 B UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (GML)
