POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut alur perintah dalam kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
KPK meyakini kasus rasuah ini tak hanya melibatkan delapan tersangka yang sudah ditetapkan, melainkan juga ada pihak lain yang terlibat.
“Kami juga telusuri alur perintah. Apakah ada pihak-pihak yang memberikan perintah kemudian terbangun konstruksi perkara ini,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Budi mengatakan, Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I mengaku mau membuka blokir HGB Summarecon ketika ada perintah dari atasan. KPK menduga hal itu ada kaitan dengan pendekatan dari Summarecon kepada Erwin selaku orang kepercayaan Menteri ATR Nusron Wahid.
“Nah itulah yang kemudian juga jadi basis mengapa PT Summarecon ini melakukan pendekatan kepada Saudara ERW, yang diketahui merupakan orang kepercayaan Pak Menteri,” ujar Budi.
Budi mengatakan KPK juga terus berusaha melengkapi bukti dalam kasus ini. Salah satu cara dilakukan melalui penggeledahan.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. OTT tersebut terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelahnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.
Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Dalam penyidikan tersebut, KPK juga mengantongi barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp106,3 miliar yang diperoleh dalam operasi tangkap tangan (OTT). (GML)
