POSINDO.ID – LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Nusron Wahid, yang sudah dua kali mangkir dari agenda pemeriksaan.
MAKI menyesalkan meski sudah dua kali mangkir, namun lembaga antirasuah belum juga mengambil tindakan dengan cara menjemput paksa yang bersangkutan.
“Sebagaimana diketahui, KPK sangat lemot dan tidak tegas dalam mensikapi mangkirnya saksi Nusron Wahid meskipun telah dipanggil dua kali. Mestinya KPK tegas dengan cara jemput paksa terbitkan surat perintah membawa kepada Nusron Wahid,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (26/10/2026).
Boyamin menilai penanganan terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan perlu menjadi perhatian serius. Boyamin berpendapat, ketidaktegasan aparat dalam menyikapi persoalan tersebut berpotensi memengaruhi kepatuhan saksi lain terhadap proses hukum.
“Dengan abai, jiper dan lemotnya KPK atas mangkirnya panggilan saksi-saksi maka menjadikan wibawa hukum dan wibawa KPK jatuh di mata masyarakat dan KPK dipandang rendah oleh saksi-saksi yang harusnya patuh hukum,” ujar Boyamin.
Atas dasar itu, MAKI memandang perlu membawa persoalan tersebut ke Dewas KPK. Boyamin meminta lembaga pengawas tersebut memeriksa dugaan pelanggaran etik dan ketidakprofesionalan pimpinan maupun penyidik dalam menangani saksi yang disebut mangkir.
“MAKI sangat perlu mengadukan masalah ini kepada Dewan Pengawas KPK untuk memberikan teguran dan sanksi kepada pimpinan dan penyidik KPK atas dugaan pelanggaran etik dan ketidak profesionalannya dalam menegakkan hukum yang berkeadilan,” katanya.
Boyamin juga membandingkan persoalan tersebut dengan pengalamannya sendiri ketika mengaku pernah menerima surat perintah membawa setelah tidak memenuhi panggilan pertama. Ia menggunakan pengalaman itu untuk menyoroti konsistensi penerapan tindakan terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan aparat penegak hukum.
“Masyarakat kecil akan mendapat tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum jika mangkir dari panggilan saksi termasuk saya pernah diterbitkan surat perintah membawa dengan alasan mangkir panggilan pertama (surat perintah membawa terlampir),” pungkasnya.
Diketahui, Nusron sudah dua kali mangkir dari pangilan KPK. Pada panggilan pertama, 7 Oktober 2026, Nusron beralasan memiliki agenda internal kementerian yang berbenturan dengan jadwal pemeriksaan.
Sementara itu, pada panggilan kedua, 14 Oktober 2026, ia meminta penundaan karena harus bertolak ke Malaysia. KPK pun mempertimbangkan untuk memanggil ulang atau melakukan penjemputan terhadap Nusron.
Nusron sedianya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Dimana, kasus ini menyeret delapan orang sebagai tersangka, mulai dari pejabat pertanahan, politikus, hingga petinggi perusahaan. Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
Empat tersangka lainnya ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.
KPK menyebut Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid. (GML)
