POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kasatker PJN I Provinsi Sumut Dicky Erlangga terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Dicky akan diperiksa dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka DE (Dicky),” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (26/10/2026).
Dicky akan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026). Namun hingga pukul 12.13 WIB yang bersangkutan belum terkonfirmasi hadir memenuhi panggilan penyidik.
Diketahui, Dicky merupakan satu dari delapan tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus proyek pembangunan dan preservasi jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut).
Berbeda dengan tujuh tersangka lainnya yang sedang menjalani penahanan sejak 22 Oktober 2026 lalu, Dicky sampai kini tak kunjung penuhi panggilan pemeriksaan, sehingga masih lolos dari penahanan.
Ketujuh tersangka yang ditahan itu adalah Stanley Cicero, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, periode September 2024 – 28 Juni 2025; Rahmad Parulian, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah I BBPJN Sumut; Faisal, selaku PPK 1.1 BBPJN Sumut Wilayah I; dan Heri Handoko, PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I.
Lalu, T. Rahmansyah Putra, Kasatker PJN Wilayah II Provinsi Sumut; Manaek Manalu, selaku selaku PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah 2; dan Munson Ponter Paulus, PPK
1.4 Satker wilayah 1 BBPJN Sumut.
Dalam kasus ini para tersangka diduga telah mendapat komitmen fee dari penyedia proyek. Komitmen fee itu dibagi berdasarkan jenjang jabatannya.
“Diduga telah terjadi pemberian komitmen fee dari pihak penyedia proyek kepada sejumlah pihak di lingkungan BBPJN Provinsi Sumatera Utara. Besaran komitmen fee tersebut dibagi berdasarkan jenjang jabatan,” ungkap Plt Direktur Penyidikan, Achmad Taufik Husein belum lama ini.
Taufik menyebut pemberian fee itu dilakukan baik secara tunai ataupun transfer. Jika fee tidak diberikan, penyedia proyek terancam tidak lagi mendapat proyek.
“Pemberian fee dilakukan secara langsung kepada para pihak di lingkungan BBPJN, baik secara transfer ataupun tunai. Apabila tidak memberikan fee kepada pihak BBPJN, penyedia proyek berisiko tidak lagi mendapatkan proyek di lingkungan BBPJN Provinsi Sumatera Utara,” sebutnya.
Berikut rincian fee yang diterima para tersangka:
1. Stanley Cicero sebesar Rp300 juta
2. Dicky Erlangga Rp1,77 miliar
3. Rahmad Parulian Rp450 juta;
4. Faisal Rp290 juta;
5. Heri Handoko Rp270 juta;
6. T. Rahmansyah Putra Rp3,49 miliar;
7. Manaek Manalu Rp1,25 miliar;
8. Munson Ponter Paulus Rp550 juta. (GML)
