POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan selalu menerima masukan masyarakat terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Sebab, masukan dari masyarakat dinilai sebagai bentuk apresiasi terkait penanganan kasus tersebut. Tak terkecuali, setiap dorongan yang disampaikan masyarakat, terhadap proses penanganan perkara yang tengah berproses.
“Kami menyikapi hal tersebut sebagai bentuk dukungan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan di KPK,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Budi memastikan penyidikan perkara di Kementerian ATR/BPN masih berprogres. Beberapa saksi telah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik termasuk Nusron yang sudah dua kali dipanggil namun tidak hadir.
“Penyidik dalami, penyidik analisis untuk kemudian mengambil langkah-langkah berikutnya, tentunya juga dalam koridor strategi penyidikan perkara,” jelasnya.
Budi pun merespon pengaduan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kepada Dewas KPK. Budi menegaskan pihaknya tidak melihatnya sebagai intervensi, melainkan dukungan publik terhadap proses hukum yang berjalan.
“Kami melihat ini bukan bentuk intervensi, tapi ini bentuk dukungan yang positif dari masyarakat,” tegas Budi.
Diketahui, Koordinator MAKI Boyamin Saiman sebelumnya telah melayangkan pengaduan kepada Dewas KPK. Hal itu menyusul tindakan lembaga antirasuah yang dinilai kurang gercep (gerak cepat) dalam memanggil Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
Boyamin mengaku geram oleh langkah penyidik yang terkesan lamban karena belum juga menjemput paksa Nusron Wahid, meski sudah dua kali absen dari panggilan pemeriksaan.
“Sebagaimana diketahui, KPK sangat lemot dan tidak tegas dalam mensikapi mangkirnya saksi Nusron Wahid meskipun telah dipanggil dua kali. Mestinya KPK tegas dengan cara jemput paksa terbitkan surat perintah membawa kepada Nusron Wahid,” tegas Boyamin kepada wartawan, Senin (26/10/2026).
Menurutnya, penanganan terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan perlu menjadi perhatian serius. Boyamin berpendapat, ketidaktegasan aparat dalam menyikapi persoalan tersebut berpotensi memengaruhi kepatuhan saksi lain terhadap proses hukum.
“Dengan abai, jiper dan lemotnya KPK atas mangkirnya panggilan saksi-saksi maka menjadikan wibawa hukum dan wibawa KPK jatuh di mata masyarakat dan KPK dipandang rendah oleh saksi-saksi yang harusnya patuh hukum,” ujar Boyamin.
Untuk itu, MAKI memandang perlu membawa persoalan tersebut ke Dewas KPK. Boyamin meminta lembaga pengawas tersebut memeriksa dugaan pelanggaran etik dan ketidakprofesionalan pimpinan maupun penyidik dalam menangani saksi yang disebut mangkir.
“MAKI sangat perlu mengadukan masalah ini kepada Dewan Pengawas KPK untuk memberikan teguran dan sanksi kepada pimpinan dan penyidik KPK atas dugaan pelanggaran etik dan ketidak profesionalannya dalam menegakkan hukum yang berkeadilan,” katanya. (GML)
