POSINDO.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dengan tegas membantah adanya unsur persaingan internal di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Kapolri memastikan bahwa penetapan tiga jenderal Polri sebagai tersangka dalam kasus ini murni didasarkan pada kecukupan alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku.
”Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak dilandasi oleh kepentingan tertentu atau persaingan di internal kepolisian,” kata Jenderal Suyudi usai menerima Persatuan Purnawirawan Polri di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Menurut Suyudi, penindakan terhadap sejumlah perwira tinggi Polri tersebut dilakukan semata-mata demi kebaikan dan integritas institusi Polri ke depan. Kapolri juga telah menginstruksikan seluruh jajarannya di berbagai tingkatan untuk tetap fokus menjalankan tugas pokok serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Baca juga : • Ulama MUI: Penyadapan Presiden Jadi Pelajaran Penting bagi Penegakan Hukum
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri secara resmi menetapkan tiga jenderal polisi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ketiga perwira tinggi tersebut adalah, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kepala Divisi Hukum Polri), Irjen Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat Satu Sespim Lemdiklat Polri)
Sementara itu, perwira tinggi lainnya, Irjen Slamet Uliandi, hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi dalam perkara yang sama. Ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
”Penindakan terhadap sejumlah perwira tinggi Polri ini dilakukan murni berdasarkan temuan alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku. Proses hukum tersebut semata-mata demi kebaikan institusi Polri, dan kami minta seluruh jajaran untuk tetap fokus menjalankan tugas serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat”. (Pandi)
