POSINDO.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah komando Jaksa Agung S.T. Burhanuddin secara resmi mengubah arah angin penegakan hukum di Indonesia, Selasa (10/11/2026).
Lewat instrumen anyar bernama Deferred Prosecution Agreement (DPA) dan atau Perjanjian Penundaan Penuntutan, Kejagung kini membuka peluang bagi korporasi rasuah untuk lolos dari jerat bui dengan syarat mutlak: aset negara wajib dipulihkan seutuhnya!
Gebrakan radikal itu dibeberkan langsung oleh S.T. Burhanuddin dalam Forum Literasi Hukum Jilid Pertama bertajuk “Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia” di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (10/11) siang.
Bukan sekadar mengganti tumpukan pasal, Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan bahwa era baru KUHP menuntut revolusi mental aparat penegak hukum dari sekadar menghukum menjadi fokus pada pencegahan dan penyelamatan keuangan negara.
”Dalam era baru hukum di Indonesia ini bukan semata pergantian nomor Undang-Undang melainkan pergantian cara berfikir. KUHP yang baru bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana,” tandas Burhanuddin di hadapan para peserta forum, Selasa (10/11).
Baca juga : • Bongkar Korupsi Tata Kelola Nikel di Sultra, Kejagung Sita Uang Rp 401 Miliar
Wajah Baru Penuntutan: Ampuhkah DPA untuk Maling Berdasi?
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, mekanisme DPA disiapkan sebagai amunisi pamungkas untuk menghadapi kejahatan korporasi yang selama ini kerap lolos dari sanksi efektif akibat rumitnya pembuktian korporasi.
Alih-alih langsung menyeret korporasi ke meja hijau yang kerap berujung vonis nihil atau aset amblas, Kejagung kini memegang kendali lewat instrumen hukum yang memprioritaskan kepatuhan korporasi dan pengembalian kerugian finansial negara secara cepat.
Fokus utama: Memulihkan kerugian keuangan negara secara optimal.
Target sasar: Korporasi nakal yang mempermainkan hukum dan merugikan keuangan publik.
Prinsip dasar: Mendorong kepatuhan hukum tanpa mengorbankan efek jera dan pencegahan kejahatan serupa di masa depan.
Baca juga : • Kejagung Sita Aset Bos Quality Sukses Sejahtera, Nilainya Capai Rp 338 Miliar
Merayakan “Dedikasi Senyap” Sang Jaksa
Selain menggebrak meja hijau lewat diskursus DPA yang kontroversial sekaligus progresif ini, gelaran forum literasi hukum tersebut juga diwarnai dengan bedah buku berjudul “Jaksa Angsa: Work in Silence” karya politisi sekaligus figur publik Hinca Pandjaitan.
Buku tersebut menyoroti sisi lain dari pengabdian para jaksa bagaimana mereka bekerja dalam senyap, menjaga marwah keadilan di tengah badai kritik, serta menorehkan pencapaian sunyi demi tegaknya hukum di bumi pertiwi. (Pandi)
