POSINDO.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus berupaya memulihkan keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025.
Kini langkah tersebut dilakukan dengan menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan rasuah tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menyampaikan bahwa penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dilakukan pada Selasa (10/11/2026).
“Tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2013 hingga 2025,” ujar Anang dalam jumpa pers di kompleks Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dijelaskannya penetapan tersangka korporasi tersebut dilakukan setelah penyidik mendalami adanya dugaan pelanggaran dalam aktivitas pertambangan yang dilakukan perusahaan tersebut, termasuk kegiatan penambangan yang diduga tetap berlangsung meskipun izin operasionalnya telah berakhir.
Adapun salah satu bentuk pelanggaran itu adalah adanya aktivitas penambangan yang tetap dilakukan PT BSJ setelah masa berlaku izinnya berakhir pada 2014.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, perusahaan tersebut diduga masih menjalankan kegiatan penambangan nikel hingga 2025, meskipun izin yang dimilikinya telah habis masa berlakunya.
“Permasalahan yang ditemukan penyidik adalah perusahaan tersebut diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel selama bertahun-tahun setelah izin operasionalnya berakhir pada 2014,” jelasnya.
Selain menetapkan tersangka korporasi, Kejagung melalui penyidik pidana khusus juga menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dan keuntungan perusahaan.
Anang menyebut, PT BSJ dikelola oleh seseorang berinisial AK, yakni Arif Kurniawan, yang disebut sebagai salah satu pemilik manfaat atau beneficial owner perusahaan.
“Dalam pengelolaan perusahaan tersebut terdapat pihak berinisial AK yang disebut sebagai pemilik manfaat dan diduga turut memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha pertambangan tersebut,” ungkap Anang seraya menambahkan bahwa penyidik juga tengah mendalami pemberian suap dari sejumlah perusahaan tambang kepada oknum penyelenggara negara untuk mempermudah berbagai proses pengelolaan pertambangan. (GML)
