POSINDO.ID – Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkap bahwa end user atau pengguna akhir dari hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat, tokoh politik, tokoh ormas, pengusaha sampai media adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Hal itu disampaikan Suyudi saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR di Gedung DPR MPR DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 12 November 2026.
“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” papar Kapolri.
Eks Kapolda Banten ini menjelaskan, LSP menggunakan hasil penyadapan ini menggerakkan orang lain melalui tindak pidana.
“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” beber Suyudi.
Selain LSP, Suyudi membeberkan peran Irjen Pol Slamet Uliandi selaku Kadiv TIK Polri. Ia diduga menjadi pihak yang memberi persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan hasil laporannya kepada Listyo Sigit.
“SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” tutur Suyudi.
Sedangkan tersangka Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang menjabat Plt Kabagmon, jelas Suyudi, menjadi pihak yang menerima perintah penyadapan terhadap target yang diberikan oleh eks Kapolri.
“EH yang menjabat sebagai Plt. Kabakmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” tambah Suyudi.
Sedangkan Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, kata dia, berperan menerima perintah dari LSP dan meneruskan perintah kepada operator guna melangsungkan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
“Kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” tambahnya.
“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” tutupnya.
Menarik ditunggu apakah pernyataan Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menjadi sinyal bahwa tak ada jejak Genk Solo yang selama diduga banyak pihak sebagai dalang dari tindakan Listyo Sigit Prabowo melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. (SJ)
