POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk mendalami temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait proyek pengadaan jasa pemengaruh (influencer) senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian. Proyek tersebut diketahui dikerjakan oleh PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menegaskan, pihaknya saat ini tengah mencermati laporan tersebut untuk melihat ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi maupun kewenangan lembaga anti rasuah dalam menanganinya.
”Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Baca juga : • Akhirnya Raffi Ahmad Klarifikasi Kehadirannya pada Acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026
Selain menelisik unsur pidana, KPK mendorong kementerian terkait untuk mengevaluasi proses pengadaan barang dan jasa tersebut secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
”Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya,” ujar Budi.
Sebelumnya, Staf Divisi Investigasi ICW Azhim mengungkapkan bahwa kontrak senilai total Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar itu digelontorkan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Dua kementerian yang tercatat mengontrak perusahaan milik Raffi Ahmad tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang kini telah berganti nama serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Berdasarkan penelusuran ICW pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk tahun anggaran 2023–2026, terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer yang dimenangkan PT Rans Animasi Indonesia.
”Kemendikbud Ristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada 2025-2026,” ungkap Azhim dalam keterangannya.
ICW menyoroti bahwa spesifikasi pengadaan yang langsung merujuk pada kanal dan akun media sosial tertentu seperti YouTube RANS Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717 berpotensi menutup ruang persaingan usaha yang sehat.
Di samping itu, ICW mempertanyakan urgensi belanja jasa influencer mengingat kedua kementerian sudah memiliki unit hubungan masyarakat (humas) dengan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat.
”Dengan demikian, meski dilakukan melalui katalog elektronik, pengadaan ini tidak serta-merta mencerminkan proses yang kompetitif dan terbuka,” tegas Azhim. (Pandi)
