POSINDO.ID – Pemerintah memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hingga awal Agustus 2026 telah mencapai sekitar 107 ribu hektare. Menko Polkam Djamari Chaniago meminta Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar) menghentikan sementara penerbitan izin pembakaran lahan untuk pembukaan perkebunan baru.
Kebijakan tersebut diambil di tengah ancaman El Nino yang membuat kondisi semakin kering dan meningkatkan risiko meluasnya karhutla. Pemerintah saat ini memprioritaskan penanganan di enam provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng dan Kalimantan Selatan.
Djamari mengatakan pemerintah juga tengah mengupayakan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk membantu memadamkan kebakaran. Namun, pelaksanaan hujan buatan masih bergantung pada keberadaan awan hujan di sekitar lokasi terdampak.
“Selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan,” kata Djamari dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Untuk mempercepat pemadaman, pemerintah telah mengerahkan sekitar 43 helikopter dan 10-15 pesawat fixed-wing. Penanganan dari darat juga dilakukan dengan menggunakan tangki fleksibel sebagai tempat penampungan air sementara.
Djamari menyebut karhutla saat ini dipengaruhi kekeringan dan fenomena El Nino kuat yang diperkirakan berlangsung hingga sekitar September atau Oktober. Karena itu, pemerintah memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mencegah munculnya titik api baru.
Selain enam provinsi prioritas, kebakaran juga terjadi di sejumlah kawasan lain, termasuk Gunung Bromo di Jawa Timur, Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat.
Meski luas lahan terdampak telah mencapai 107 ribu hektare, pemerintah menyatakan hingga Senin belum menerima laporan negara tetangga terganggu asap karhutla dari Indonesia.
