POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang memeriksa Bupati Bogor, Rudy Susmanto dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat.
Namun, KPK menyerahkan sepenuhnya kewenangan pemeriksaan saksi kepada penyidik.
“Terkait dengan pemanggilan saksi, tentu kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, penyidik dapat memanggil pihak yang dinilai mengetahui informasi penting mengenai perkara yang sedang disidik.
Keterangan para saksi dibutuhkan untuk membantu penyidik memahami rangkaian perkara secara menyeluruh.
“Selain konstruksi utuh, peran dari masing-masing pihak ini akan ter-capture (terpotret) dalam tahap penyidikan ini,” ujarnya.
Saat ini, KPK sedang menyidik kasus dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara yang diduga berasal dari pemotongan insentif pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
Dalam proses penanganan perkara, KPK mengamankan uang sekitar Rp 1,5 miliar yang diduga berkaitan dengan pemotongan insentif pegawai Bappenda.
Dalam rangkaian penyidikan, KPK telah menggeledah Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor dan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.
Penyidik telah menyita dokumen yang diduga terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Saat ini bukti yang disita tersebut sedang dalam proses telaah oleh penyidik guna ditentukan ada atau tidaknya dengan keterkaitan kasus. (GML)