POSINDO.ID – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri bergerak cepat mengusut kasus dugaan tindak pidana makar sejak Laporan Polisi (LP) diterbitkan pada 11 November lalu. Selama satu pekan terakhir, penyidik telah memeriksa puluhan saksi serta melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mengumpulkan alat bukti.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengatakan bahwa pembuktian perkara kejahatan terhadap keamanan negara ini memiliki kompleksitas tersendiri. Penyidik memfokuskan pengumpulan bukti pada tiga unsur krusial dalam tindak pidana makar.
”Kami harus tentukan, kami harus analisa bahwa terdapat perbuatan persiapan. Yang kedua ya, dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini jadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” tegas Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, Kamis (19/11/2026).
Baca juga : • Polisi Geledah Rumah Mewah Diduga Milik Irjen EH di Cipete Utara Terkait Kasus Penyadapan
Menurut Brigjen Pol Susatyo, penyidik telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi secara maraton, termasuk memeriksa para tersangka kasus penyadapan ilegal dalam kapasitasnya sebagai saksi. Seluruh informasi beredar di ruang publik turut didalami dan dicocokkan dengan dokumen serta barang bukti disita dari berbagai tempat, termasuk lokasi di kawasan Cipete dan sejumlah titik lainnya hingga dini hari.
Untuk menjaga objektivitas dan profesionalitas penyidikan, Bareskrim menggelar perkara internal melibatkan unsur pengawas eksternal serta menghadirkan saksi ahli. Langkah itu dilakukan guna memastikan konstruksi hukum berjalan sesuai prosedur dan berbasis fakta.
”Karena ini adalah kejahatan serius, sehingga hasil dari apa yang kami lakukan tentunya kami laksanakan gelar perkara secara internal untuk memastikan juga kami juga mengundang juga dari Kompolnas untuk memastikan bahwa tidak ada unsur subjektivitas dalam penanganan perkara ini,” tambah Brigjen Pol Susatyo.
Terkait penerapan pasal, Dirtipidum Bareskrim memastikan konstruksi hukum yang digunakan sejak LP diterbitkan tidak mengalami perubahan. Penyidik menerapkan ketentuan tindak pidana makar dan kejahatan terhadap keamanan negara beserta aturan penyertaan dan penghasutan sesuai KUHP yang berlaku, yakni Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 juncto Pasal 160 dan Pasal 20 KUHP.
Setelah gelar perkara internal rampung, penyidik dijadwalkan melanjutkan koordinasi dan ekspose perkara bersama tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Agung. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sendiri disebut telah dikirimkan sejak awal terbitnya LP.
”Besok kami konstruksi sudah kami gelar pada hari ini, besok kami akan bersama JPU. Tentunya kami rencanakan besok kami akan berikan keterangan resmi kepada masyarakat terkait perkembangan kasus makar ini,” ujarnya.
Ketika disinggung mengenai potensi penetapan tersangka baru hingga rincian barang bukti hasil penggeledahan, Brigjen Pol Susatyo belum membeberkan detailnya. Pihaknya memastikan seluruh temuan dan perkembangan terbaru akan disampaikan secara terbuka dalam konferensi pers resmi usai gelar perkara bersama JPU. (Pandi)