POSINDO.ID – Penggunaan rokok elektrik (electronic cigarette atau vape) di Indonesia mengalami perkembangan pesat, khususnya di kalangan generasi muda. Fenomena tersebut menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks.
Dari aspek kesehatan, kandungan nikotin dan berbagai zat kimia dalam cairan rokok elektrik berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan serta ketergantungan. Dari aspek pengawasan, peredaran produk rokok elektrik memerlukan pengaturan tata niaga, kepabeanan, serta standar mutu yang ketat.
Dari aspek penegakan hukum, perangkat vape mulai dimanfaatkan sebagai media baru penyalahgunaan narkotika melalui cairan ilegal dicampur zat terlarang.
Persoalan rokok elektrik/vape memiliki skala nasional dan menunjukkan tren peningkatan signifikan. Secara global, jumlah pengguna rokok elektrik meningkat dari sekitar 58,1 juta orang pada tahun 2018 menjadi 81,9 juta orang pada 2021.
Berdasarkan Global Adult Tobacco Survey (GATS), prevalensi penggunaan rokok elektrik di Indonesia meningkat sepuluh kali lipat, dari 0,3 persen pada tahun 2011 menjadi 3 persen pada 2021.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mencatat bahwa 1,22 persen penduduk usia 15 tahun ke atas menggunakan rokok elektrik, prevalensi di wilayah perkotaan sebesar 1,38 persen dan di wilayah pedesaan sebesar 0,98 persen.
Baca juga : • Terbongkar 3,37 Ton Cannabis Buds Bakal Disebar Luas di Indonesia, Kapuslab BNN: Bisa Diolah Jadi 2,27 Juta Vape THC
Berangkat dari berbagai fakta, data, kajian ilmiah, serta masukan dari berbagai pihak, BNN melalui Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menggelar Seminar Nasional dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2026.
Mengangkat tema Tata Kelola Peredaran Rokok Elektrik: Bahaya, Sinergi Pengawasan, dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dalam Rokok Elektrik di Auditorium Ki Hajar Dewantara, Lantai 5, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Senin (20/7/2026). Kegiatan dihadiri sebanyak 350 peserta dari berbagai kalangan dan pelajar.
Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap produk vape lebih mudah ditemukan di wilayah urban, termasuk DKI Jakarta. Bahkan, Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat konsumsi rokok elektrik tertinggi di dunia.
Ancaman paling mengkhawatirkan adalah tingginya penggunaan vape di kalangan pelajar dan generasi muda. Prevalensi pengguna rokok elektrik pada kelompok usia 10-18 tahun meningkat hampir sepuluh kali lipat dalam kurun waktu dua tahun, dari 1,2 persen pada tahun 2016 menjadi 10,9 persen pada tahun 2018.
Kelompok usia 15-19 tahun tercatat sebagai kelompok pengguna terbesar. Di tingkat provinsi, DKI Jakarta termasuk daerah dengan persentase pengguna rokok elektrik tertinggi, yaitu sekitar 6,3 persen. Tingginya angka dipengaruhi harga yang relatif terjangkau, menjamurnya toko vape, kemudahan pembelian secara daring, pengaruh teman sebaya, serta persepsi keliru bahwa vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional.
Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa cairan vape mengandung zat adiktif dan karsinogenik dapat membahayakan kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah memperingatkan bahaya kecanduan nikotin dapat mengganggu perkembangan otak anak dan remaja.
Ancaman menjadi kian serius ketika perangkat vape disalahgunakan sebagai sarana konsumsi narkotika. Karena telah menjadi bagian dari gaya hidup sebagian anak muda dan sulit dibedakan dari penggunaan biasa, vape berpotensi menjadi media efektif untuk peredaran zat terlarang.
Baca juga : • Maxim Perkuat Dukungan bagi Pelaku Usaha Lokal di Lebih dari 400 Kota
Kondisi itu meningkatkan risiko paparan narkotika terhadap pelajar dan mahasiswa yang awalnya hanya menggunakan vape biasa. Lingkungan pendidikan menjadi salah satu titik rawan karena perangkat tersebut mudah disembunyikan dan sulit dideteksi oleh guru maupun orang tua.
Persoalan rokok elektrik tidak lagi semata-mata menjadi isu kesehatan, melainkan juga ancaman nyata terhadap masa depan generasi bangsa dan menjadi perhatian serius dalam kerangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Kegentingan persoalan ini telah mendorong lahirnya berbagai langkah kebijakan di tingkat nasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada 7 April 2026, membahas Rancangan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.
Kepala BNN RI Komjen Suyudi Ario Seto mengusulkan pelarangan total rokok elektrik di Indonesia. Usulan tersebut didasarkan pada semakin banyaknya temuan penyalahgunaan vape sebagai media penggunaan narkotika, seiring berkembangnya bentuk narkotika dalam sediaan cair.
Selain itu, vape juga dinilai memiliki risiko kesehatan yang tinggi karena mengandung berbagai senyawa kimia yang berbahaya bagi tubuh manusia. Saat ini tercatat sekitar 40 negara di dunia telah menerapkan pelarangan terhadap vape. Pengungkapan kasus penyelundupan bunga ganja asal Thailand akan diolah menjadi cairan vape semakin memperkuat urgensi usulan itu.
Ancaman penyalahgunaan vape sebagai media narkotika bukan lagi sekadar potensi. Pada awal Juli 2026, operasi gabungan BNN, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Polri berhasil menggagalkan peredaran 3,371 ton bunga ganja (cannabis buds) didatangkan dari luar negeri melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan disimpan di sebuah pergudangan di Gresik, Jawa Timur.
Barang bukti tersebut diketahui akan diolah menjadi ekstrak tetrahydrocannabinol (THC) untuk dijadikan cairan isi ulang (liquid) maupun cartridge rokok elektrik. Kasus ini mengungkap keterlibatan sindikat internasional lintas negara dan menunjukkan bahwa perangkat vape telah dimanfaatkan sebagai sarana peredaran narkotika dalam skala besar dan terorganisir.
“Seminar ini bertujuan membangun kesamaan persepsi, memperkuat sinergi lintas sektor, serta menggali berbagai masukan terkait tata kelola rokok elektrik dari aspek kesehatan, pengawasan, tata niaga, dan ancaman penyalahgunaan narkotika, dengan penekanan khusus pada perlindungan pelajar dan lingkungan pendidikan dalam kerangka P4GN,” kata Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto.
Baca juga : • Istri Eks Wamenaker Immanuel Dapatkan Kembali 3 Mobil yang Disita KPK
Menurutnya, permasalahan rokok elektrik merupakan persoalan multidimensi perlu diurai secara komprehensif dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Indonesia tak luput dari tren peningkatan konsumsi rokok elektrik berkembang pesat dalam satu dekade terakhir, dipengaruhi harga terjangkau, pengaruh lingkungan pergaulan, serta persepsi keliru mengenai keamanan vape”.
Permasalahan utama tidak hanya terletak pada perangkat vape, tetapi juga pada kandungan cairan yang digunakan, yang dalam berbagai kasus ditemukan mengandung unsur narkotika.
Sejarah menunjukkan bahwa zat adiktif selalu menjadi ancaman terhadap ketahanan suatu bangsa. Dalam konteks modern, ancaman hadir dalam bentuk perdagangan global semakin kompleks.
Etomidate, salah satu zat kerap ditemukan dalam penyalahgunaan cairan vape, sedang dipersiapkan untuk dimasukkan ke dalam pengaturan hukum sebagai Narkotika Golongan II.
Kebijakan pelarangan lebih tegas terhadap vape bukanlah bentuk perlawanan terhadap industri, melainkan bagian dari strategi perlindungan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyampaikan, DPR RI membuka ruang dialog dan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan perumusan regulasi terkait vape.
“BNN diharapkan jadi leading sektor dalam penyusunan kebijakan dan regulasi mengenai vape pada lingkup eksekutif. Pandangan berbagai fraksi di DPR pada prinsipnya sejalan dengan upaya memperkuat regulasi dan pengendalian vape guna melindungi masyarakat, khususnya generasi muda,” ujar Habiburokhman.
Sementara, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan, Kementerian Kesehatan menargetkan peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia dari 72 tahun menjadi 75 tahun. Selain itu, angka harapan hidup sehat ditargetkan meningkat dari 60 tahun menjadi 65 tahun.
“Pengendalian dan pembatasan penggunaan vape diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan pencapaian target tersebut,” kata Budi Gunadi.
Sementara itu, Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini menambahkan, rokok elektrik perlu dipandang secara komprehensif dari berbagai aspek, meliputi industri, penerimaan negara, kesehatan masyarakat, perlindungan konsumen, dan pengawasan perdagangan.
Tingginya konsumsi vape di Indonesia menuntut kehadiran regulasi adaptif terhadap perkembangan perdagangan dan distribusi produk.
“Pengawasannya harus mencakup peredaran legal maupun ilegal, termasuk penjualan secara daring dan akses terhadap anak di bawah umur,” ujar Anggia.
Seminar ini juga mengangkat fakta meningkatnya ancaman penyalahgunaan narkotika melalui rokok elektrik, termasuk pengungkapan kasus peredaran bunga ganja yang diduga akan diolah menjadi cairan (liquid) vape. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perangkat vape telah dimanfaatkan oleh jaringan peredaran gelap narkotika.
Melalui seminar ini, BNNP DKI Jakarta berharap terbangun kesamaan persepsi serta penguatan sinergi lintas sektor dalam upaya pengawasan rokok elektrik, pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta perlindungan generasi muda dan lingkungan pendidikan dari berbagai ancaman zat adiktif dan narkotika. (ROA)
