POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah meluruskan kabar mengenai penyitaan uang sebesar Rp 2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, Sabtu (7/11/2026).
Lembaga anti rasuah itu menegaskan bahwa tindakan penyitaan tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat, melainkan sudah berlangsung sejak Agustus 2025 lalu.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyitaan tersebut terjadi setelah Bobby menyerahkan uang itu secara kooperatif kepada penyidik. Penerimaan uang tersebut juga terjadi jauh sebelum Bobby menjabat sebagai Dirut PT KAI.
”Bahwa dalam penyitaan itu yang bersangkutan secara kooperatif kemudian menyerahkan ataupun mengembalikan sejumlah uang Rp 2 miliar tersebut, yang kemudian atas pengembalian ini dilakukan penyitaan oleh penyidik,” terang Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/11).
Baca juga : • Dokumen Korupsi di Kementerian ATR/BPN Diduga Bocor, KPK Periksa Oknum Internal
• KPK Periksa Direktur Agung Sedayu Grup dan Pejabat Pajak
Lebih lanjut, Budi menambahkan, penafsiran di masyarakat perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait jabatan Bobby saat ini di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkeretaapian tersebut. Kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani penyidik berakar pada masa lampau.
”Penyitaan terhadap saudara BR ini bukan dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai Dirut PT KAI. Karena memang tempus (waktu terjadinya) perkaranya sudah lama, yaitu 2018 sampai 2023, dengan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tahun 2024,” pungkas Budi. (Pandi)
