POSINDO.ID – Sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia hingga 2026. Percepatan tersebut bisa tercapai berkat dukungan dari pemerintah daerah yang telah menetapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi menerangkan, dukungan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat saat melakukan pendaftaran tanahnya kali pertama.
“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah berikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Kabiro Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Baca juga :• Lindungi Hak Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Rampungkan 3.018 Kasus Pertanahan
Lebih lanjut, Uunk merincikan, dari 132 kabupaten/kota tersebut, ada 90 kabupaten/kota memberikan pembebasan BPHTB dan 42 kabupaten/kota memberikan pengurangan BPHTB. Kebijakan itu menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat dalam proses pendaftaran tanah.
BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak daerah yang telah ditetapkan masing-masing daerah.
Baca juga : • Dokumen Korupsi di Kementerian ATR/BPN Diduga Bocor, KPK Periksa Oknum Internal
Menurut Kabiro Humas dan Protokol, kebijakan tersebut bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus mendorong percepatan pendaftaran tanah.
Dia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang telah menerapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan BPHTB bagi masyarakat.
“Kami harap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga makin banyak masyarakat mendapat kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan peroleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk. (ADI)