Oleh: Muhammad Senanatha, Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan PB SEMMI
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi Posindo
Ketika Pembangunan Kehilangan Orientasi
Pembangunan sering kali dipahami sebagai keberhasilan menghadirkan proyek, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, atau memperluas berbagai program sosial. Ukuran-ukuran tersebut memang penting, tetapi belum cukup untuk menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah pembangunan benar-benar membebaskan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan?
Pertanyaan ini layak diajukan karena tujuan negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan sekadar mengelola pemerintahan, melainkan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan semestinya diarahkan untuk memperluas kesempatan rakyat hidup lebih bermartabat, bukan hanya memperbesar angka-angka statistik.
Negara sebagai Instrumen Pembebasan
Pemikiran HOS Tjokroaminoto melalui Sosialisme Islam menawarkan perspektif yang tetap relevan hingga hari ini. Baginya, negara tidak boleh berhenti sebagai penyelenggara administrasi atau penyalur bantuan sosial. Negara harus menjadi instrumen pembebasan yang membuka akses rakyat terhadap pendidikan, pekerjaan, modal usaha, dan kehidupan yang adil.
Dalam pandangan tersebut, kemiskinan bukan sekadar persoalan rendahnya pendapatan. Kemiskinan merupakan akibat dari sempitnya kesempatan yang dimiliki rakyat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Karena itu, tugas negara bukan hanya mengurangi beban masyarakat, tetapi membangun kemampuan masyarakat agar mampu berdiri di atas kekuatan sendiri.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sejati bukanlah pembangunan yang melahirkan ketergantungan, melainkan pembangunan yang melahirkan kemandirian.
Membangun Manusia, Bukan Sekadar Program
Berbagai program pembangunan yang dijalankan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan langkah yang patut diapresiasi. Program pemenuhan gizi, perluasan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi desa, penguatan ketahanan pangan, maupun penyediaan hunian bagi masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan manusia.
Namun, keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari banyaknya program yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang diserap. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut mampu mengubah kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026 menunjukkan masih terdapat 3.966.858 anak tidak sekolah di Indonesia. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan manusia masih menghadapi tantangan besar. Selama jutaan anak belum memperoleh akses pendidikan yang layak, selama itu pula cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa belum sepenuhnya terwujud.
Di sinilah pembangunan harus kembali pada orientasi dasarnya, yakni membangun manusia sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat program.
Perspektif Ibnu Khaldun
Jauh sebelum lahirnya teori pembangunan modern, Ibnu Khaldun telah menjelaskan dalam Muqaddimah bahwa kemajuan suatu peradaban ditentukan oleh kualitas manusia yang dimilikinya. Kekayaan alam, kekuatan ekonomi, maupun kekuasaan politik tidak akan bertahan apabila tidak ditopang oleh masyarakat yang berilmu, produktif, dan memiliki solidaritas sosial yang kuat.
Pandangan tersebut memperkuat gagasan HOS Tjokroaminoto bahwa pendidikan, keadilan ekonomi, dan pembangunan karakter merupakan fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Negara yang berhasil bukan hanya mampu meningkatkan pendapatan nasional, tetapi juga mampu memperluas kesempatan rakyat untuk berkembang melalui pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi.
Menuju Negara yang Memerdekakan
Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju. Bonus demografi, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi strategis di kawasan dunia merupakan kekuatan yang tidak dimiliki banyak negara. Namun seluruh potensi tersebut akan kehilangan makna apabila pembangunan tidak berorientasi pada peningkatan kualitas manusia.
Karena itu, arah pembangunan nasional perlu terus memastikan bahwa setiap kebijakan saling memperkuat dalam mewujudkan tujuan yang sama, yakni membebaskan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. Program sosial harus berjalan beriringan dengan perluasan akses pendidikan. Pertumbuhan ekonomi harus diikuti pemerataan kesempatan. Pembangunan infrastruktur harus disertai pembangunan sumber daya manusia.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program yang dijalankan, tetapi oleh banyaknya warga yang berhasil mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Sebab, sebagaimana diajarkan HOS Tjokroaminoto, negara yang berpihak kepada rakyat adalah negara yang membangun kemandirian, bukan ketergantungan. Dan sebagaimana diingatkan Ibnu Khaldun, peradaban besar hanya dapat lahir dari manusia-manusia yang berkualitas.
Di situlah pembangunan menemukan makna yang sesungguhnya: bukan sekadar membangun negara, melainkan memerdekakan manusia. (•••)
