POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjadi pada saat dimulainya penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.
Ironisnya, pemerasan terhadap kepala daerah tersebut dilakukan oleh oknum pegawai KPK, bukan oknum pegawai KPK gadungan yang biasanya ramai terjadi.
Anom menjadi korban pemerasan setelah surat perintah penyelidikan (sprinlid) dibocorkan oleh pelaku. Pelaku kemudian memanfaatkan sprinlid tersebut untuk memeras Anom.
Pasalnya, sprinlid yang diterbitkan berkaitan dugaan tindak pidana korupsi proyek dan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah itu. Kasus tersebut diselidiki menyusul laporan atau aduan yang diterima KPK.
“Adanya pengaduan di Kabupaten Pemalang dan sudah masuk tahap penyelidikan, yaitu suap proyek (dan) jabatan,” kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik HuseinTaufik kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).
Adapun pelaku yang diduga membocorkan dan memanfaatkan sprinlid tersebut untuk memeras Anom ialah Staf Administrasi KPK, Setya Budi Dias (DIS). Dalam menjalankan aksinya, DIS dibantu oleh ayahnya yang juga anggota LSM, Lilik Budi Suprianto.
Anom diduga didesak untuk memberikan sejumlah uang agar kasusnya diselesaikan oleh KPK. Karena takut atau panik, Anom kemudian menerima tawaran pelaku untuk memberikan sejumlah uang agar kasus tersebut ditutup.
Untuk mendapatkan uang, Anom diduga melakukan pemerasan bersama dengan orang kepercayaannya, Mohamad Haris (GHA). Anom melalui Haris diduga meminta uang ke sejumlah perangkat daerah maupun pihak rekanan/swasta untuk keperluan pribadinya.
Adapun total uang pemerasan yang dikumpulkan oleh Haris mencapai Rp 1,98 miliar. Namun, Lilik meminta uang kepada Anom sebanyak Rp 2 miliar untuk mengurus perkara di KPK.
“Bupati ini dalam konteks pemerasannya itu karena dia ada kebutuhan yang cepat, ada kebutuhan yang saat itu juga dia harus siapkan uangnya sehingga kalau pun dianggapnya konstruksinya suap, kan tidak mungkin, kalau suap kan harus terjadi kesepakatan harus ada pembicaraan sehingga harus ada mens rea-nya dahulu baik dari sisi penyuap dan yang disuap,” tutur Taufik.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Penetapan tersangka itu dilakukan setelah pemeriksaan intensif oleh penyidik pasca operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa dan Rabu.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkap keempat tersangka diduga terlibat pemerasan yang terbagi dua klaster. Dimana selain sebagai pelaku pemerasan, tersangka diduga ada juga yang menjadi korban pemerasan.
“Atas dua klaster penyidikan tersebut berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan empat orang sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Adapun keempat tersangka itu ialah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, staf administrasi lembaga di KPK Setya Budi Dias Oktavianto, Lilik Budi Suprianto selaku swasta dan Mohamad Haris selaku orang kepercayaan Bupati.
Para tersangka kini tengah menjalani penahanan 20 hari pertama terhitung mulai Kamis (30/7/2026) kemarin. (GML)
