POSINDO.ID – Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pelimpahan tahap dua kasus dugaan korupsi terkait penambangan batu bara ilegal PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah periode 2016-2025.
Tahap dua ini dilakukan dengan penyerahan empat tersangka, berkas perkara dan barang bukti oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.
Salah satu tersangka yakni atas nama Samin Tan selaku Beneficialy Owner PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Kemudian, BJW selaku Direktur PT AKT, MJE selaku pemilik dan Komisaris Utama PT Cordelia Bara Utama (CBU) dan HZ selaku General Manager PT OOWL Indonesia.
“Untuk kepentingan pembuktian keempat tersangka kemudian tetap dilakukan penahanan oleh Tim JPU selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 23 Juli hingga 11 Agustus 2026,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, Kamis (23/7/2026).
Sedangkan satu tersangka lainnya yakni HS selaku Kepala Kesyahbandaran dan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung belum tahap dua.
Anang menyebutkan penahanan terhadap ke empat tersangka di tempat semula ditahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah (Sprint) Penahanan yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (T-7) tanggal 23 Juli 2026.
“Tim JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selanjutnya akan menyiapkan surat dakwaan serta melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat,” ujarnya.
Dalam kasus ini para tersangka diduga turut serta melakukan korupsi berupa penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalteng pada tahun 2016 sampai tahun 2025.
“Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian negara,” kata Anang.
Perbuatan para tersangka sendiri dilatar-belakangi tindakan dari pemerintah yang sudah delapan tahun mencabut dan mengakhiri perjanjian kegiatan penambangan batu bara dengan PT AKT di wilayah Kabupaten Murung Raya, Kalteng. Namun PT AKT ternyata membandel dengan tetap menambang dan diduga menjual hasilnya memakai dokumen perizinan yang tidak sah.
Akibat perbuatannya para tersangka disangka melanggar Pasal 603 jo Pasal 604 Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. (GML)
