POSINDO.ID – Mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas dkk segera diadili dalam perkara dugaan korupsi kuota haji oleh Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.
Hal tersebut menyusul pelimpahan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
“Hari ini, JPU KPK melimpahkan berkas dakwaan ke PN Pusat, terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Jumat (31/7/2026).
Budi mengatakan, JPU menunggu jadwal sidang perdana dari Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pembacaan surat dakwaan usai pelimpahan.
Budi juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal dan memberikan perhatian kepada kasus korupsi kuota haji Kemenag. Dia beralasan, kasus ini menyangkut hajat hidup masyarakat, khususnya para calon jamaah haji Indonesia.
“KPK mengajak masyarakat untuk terus mengawal perkembangan penanganan perkara ini, terlebih perkara ini menyangkut langsung hajat hidup masyarakat banyak, khususnya para calon jemaah haji Indonesia,” ucapnya.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Para tersangka itu adalah Yaqut Cholil Qoumas dan Staf Khususnya yang bernama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, serta Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
Dalam kasus ini, KPK menduga terjadi pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang menyalahi ketentuan perundang-undangan. Praktik ini disinyalir disertai dengan pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk memuluskan proses tersebut.
Yaqut dan Alex diduga telah menyalahgunakan kewenangan saat menerbitkan aturan pembagian kuota dalam penyelenggaraan haji 2023–2024. Ismail Adham diduga memberikan uang sebesar USD 30.000 kepada Gus Alex. Selain itu, ia juga disebut mengalirkan dana sebesar USD 5.000 dan 16.000 riyal Arab Saudi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief.
Sedangkan Asrul Azis Taba diduga memberikan uang dengan nilai fantastis mencapai 406.000 dollar AS kepada Gus Alex. KPK juga mengidentifikasi adanya delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan Asrul, yang diduga meraup keuntungan tidak sah pada 2024 dengan total mencapai Rp40,8 miliar.
Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (GML)
