POSINDO.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dalam melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
“Kita ada minta bantuan juga, bantuan dari PPATK sudah ada. Kita berjalan, nanti bantuan dibutuhkan pasti, yang jelas PPATK pun support,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna di kompleks Kejagung, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Dalam mengusut aliran uang dalam TPPU tersebut, Anang mengatakan bahwa pihaknya menekankan pada prinsip kehati-hatian. Anang menegaskan bahwa pihaknya khawatir bila tidak dilakukan secara cermat maka berpotensi terjadi kezaliman terhadap Febrie selaku terduga pelaku.
“Tapi dengan tetap mengedepankan asas kehati-hatian dan praduga tak bersalah, ya. Karena kita juga tidak boleh zalim, ada aturan, ada hukum acara. Supaya nanti menghasilkan proses penyidikan yang baik, nanti pun penuntutannya juga baik, nanti juga hasil putusannya pun baik,” jelasnya.
Diketahui, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Sedangkan Polri menetapkan Febrie sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU. Perkara itu terkait penanganan PT Asabri periode 2020–2024. Dalam perkara yang sama, Don Ritto juga berstatus tersangka dugaan TPPU. Penanganan dilakukan oleh penyidik Polri. (GML)
