POSINDO.ID – Komisi Pemberantasana Korupsi (KPK) terus mendalami penyidikan kasus pengajuan restitusi pajak yang menyeret Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono (MYL).
Terkini, KPK telah menelusuri kepemilikan logam mulia (LM) emas seberat 1,3 kilogram dan uang tunai Rp100 juta yang ditemukan dalam penggeledahan rumah seorang pemeriksa pajak di Malang, Jawa Timur.
Upaya penelusuran itu dilakukan dengan memeriksa 10 orang saksi di dua lokasi berbeda di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan jika penyidik mendalami terkait proses dan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan atas pengajuan restitusi oleh wajib pajak.
“Keterangan para saksi tersebut dibutuhkan untuk menjelaskan bagaimana proses dan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan atas pengajuan restitusi oleh Wajib Pajak,” kata Budi ketika dikonfirmasi media, Jumat (14/8/2026).
Pemeriksaan pertama dilakukan di Kantor Polrestabes Surabaya atas nama:
1. Inggrid Triharyati – Swasta
2. Samsuni – ASN Pajak
3. Ari Djunaedi – ASN Pajak
4. Mukti Setyowani – ASN Pajak
5. Moh Ja’far Sodiq – Wiraswasta
Pemeriksaan kedua dilakukan di Polresta Surakarta atas nama:
1. Agustina Dianawati – Karyawan Swasta
2. Muhammad Fahmi Djazuli Assalimy – Karyawan Swasta
3. Bagus Usodo – Wiraswasta
4. Punto Ari Wibisoni – Karyawan Swasta
5. Tri Wibowo – ASN Pajak
Budi menjelaskan dari empat orang pegawai pajak yang diperiksa, salah satunya merupakan pemeriksa pajak selaku pemilik rumah yang di dalamnya penyidik menemukan emas dan uang ratusan juta saat penggeledahan.
Namun ia belum merinci dari empat pegawai Ditjen Pajak yang diperiksa, yang mana yang merupakan sosok pemilik rumah tempat ditemukannya 1,3 kilogram emas dan uang Rp 100 juta tersebut.
Dia ia hanya menyebut keempat saksi pegawai Ditjen Pajak ini merupakan mantan pegawai KPP Madya Banjarmasin dan Kanwil DJP Kalselteng.
“Saksi-saksi dari unsur ASN Ditjen Pajak, merupakan pegawai yang sebelumnya pernah bertugas di KPP Madya Banjarmasin dan Kanwil DJP Kalselteng,” ungkap Budi.
Sementara enam orang pihak swasta yang turut diperiksa, kata Budi, merupakan pegawai dari perusahaan milik Mulyono. Para saksi pihak swasta ini diperiksa terkait proses pengajuan restitusi dari sisi Wajib Pajak.
“Untuk saksi-saksi dari unsur swasta merupakan Wajib Pajak dan orang-orang yang masuk dalam struktur perusahaan milik Sdr. MLY. Para saksi ini menerangkan bagaimana proses pengajuan restitusi dari sisi Wajib Pajak, termasuk seperti apa peran dari perusahaan milik MLY tersebut,” tuturnya. (GML)
