POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan belum menahan para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode 2020-2024. Alasannya, KPK sampai kini belum mendapatkan laporan perhitungan kerugian keuangan negara terkait rasuah di bank pelat merah tersebut.
“Kami minta kepada tim penyidik untuk mempercepat proses penyelesaiannya,” kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik kepada wartawan seperti dilansir, Rabu (12/8/2026).
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka kasus korupsi EDC BRI, yaitu mantan Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto; SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI Dedi Sunardi; Dirut PT Bringin Inti Teknologi Rudy Suprayudi Kartadidjaja; serta Direktur Digital, dan Teknologi Informasi BRI sekaligus mantan Dirut Allo Bank, Indra Utoyo.
Kasus ini mulai diusut oleh KPK sejak 26 Juni 2025. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Direktur PT Pasific Cipta Solusi periode Oktober 2019-2024, Elvizar, diduga bersekongkol dengan Catur Budi Harto dalam pengadaan mesin EDC BRI. Keduanya berulang kali mengadakan pertemuan pada 2019 sebelum proyek pengadaan EDC dimulai.
Dari pertemuan tersebut, disepakati Elvizar dan perusahaannya akan menjadi vendor dalam pengadaan EDC, dengan menggandeng PT Bringin Inti Teknologi yang dipimpin oleh Rudy Suprayudi Kartadidjaja. Elvizar membawa EDC dengan merek Sunmi P1 4G, sementara Rudy membawa merek Verifone. “Ini yang tidak boleh, ketemu dengan calon penyedia barang. Seharusnya melalui proses lelang,” kata Asep.
Setelah itu, Indra Utoyo yang merupakan Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi BRI memerintahkan Wakil Kepala Divisi Perencanaan Danar Widyantoro dan Wakil Kepala Divisi Pengembangan Fajar Ujian untuk melakukan uji kelayakan teknis atau proof of concept (POC) terhadap dua jenis EDC Android, yaitu Sunmi P1 4G dari Elvizar, serta Verifone dari PT BRI IT, guna memastikan kompatibilitas dengan sistem BRILink Mobile.
Pada uji POC itu, hanya dua merek tersebut yang diuji, meskipun ada vendor lain yang menawarkan produk EDC Android, seperti Nira, Ingenico, dan Pax. Proses POC tersebut juga tidak diumumkan secara terbuka ke publik, sehingga vendor-vendor dengan merek lain tidak mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam pengujian.
Atas permintaan Elvizar, Catur kemudian memerintahkan Dedi Sunardi, yang menjabat sebagai SEVP Manajemen Aset dan Pengadaan BRI, untuk bertemu dengan Elvizar dan Rudy. Pertemuan itu bertujuan agar TOR Annex II, atau lampiran kedua dari dokumen terms of reference dalam proses pengadaan, diubah dengan menambahkan syarat uji teknis maksimal 1 hingga 2 bulan.
Ketentuan ini diduga dimaksudkan untuk mengunci spesifikasi teknis yang menguntungkan PT Pasifik Cipta Solusi dan PT Bringin Inti Teknologi. (GML)
