POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon gugatan praperadilan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim terkait penyitaan dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya hak hukum tersangka untuk mengajukan praperadilan. KPK juga siap untuk menghadapi dan menjelaskan tindakan penyidikan dalam praperadilan tersebut.
“KPK siap menghadapi dan menjelaskan setiap tindakan penyidikan dalam praperadilan secara objektif, terbuka, dan berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).
“KPK tidak ingin proses penegakan hukum dibangun atas persepsi, melainkan atas fakta dan mekanisme hukum yang dapat diuji,” sambung dia.
KPK menyakini bahwa seluruh tahapan penyidikan dalam perkara ini telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Termasuk dalam pelaksanaan tindakan penyitaan, KPK bekerja dengan memperhatikan aspek formal maupun materiil serta memastikan setiap tindakan memiliki dasar hukum dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
KPK pun mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses hukum perkara ini. Ini mengingat perkara ini memiliki dimensi kepentingan publik yang kuat karena berkaitan dengan sektor pelayanan publik.
Terlebih, pelayanan kepada warga negara asing merupakan bagian dari wajah pelayanan negara yang harus diselenggarakan secara profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik koruptif.
“Karena itu, ketika terdapat dugaan praktik korupsi pada sektor tersebut, yang dipertaruhkan bukan hanya integritas penyelenggara pelayanan, tetapi juga kepercayaan publik dan kredibilitas Indonesia di mata masyarakat internasional,” pungkas Budi.(GML)
