Pengembangan Korupsi Ditjen Bea Cukai, KPK Panggil Anak Buah Menkeu Purbaya

Oleh - Rabu, 12 Agustus 2026 | 17:20 WIB | 94 Views
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: GML

POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami penyidikan kasus dugaan korupsi dalam importasi barang pada Direktorat Jenderal Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan RI.

Hari ini, KPK telah memanggil sejumlah saksi, termasuk Kepala Biro SDM Kementerian Keuangan, Bambang Juli Istanto (BJI), untuk diperiksa sebagai saksi.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan TPK terkait dengan bea dan cukai di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC),” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/8/2026).

“BJI, Kepala Biro SDM Kementerian Keuangan,” tambahnya.

Selain Bambang, KPK memanggil Ayu Sukorini selaku seorang ASN. Belum dirincikan materi apa yang akan digali dalam pemeriksaan ini.

“Pemeriksaan dilakukan di gedung Merah Putih KPK,” ucapnya.

Seperti diketahui, KPK telah menerbitkan dua surat perintah penyidikan (Sprindik) baru dalam kasus dugaan korupsi importasi barang pada Ditjen Bea Cukai. Sprindik baru tersebut terkait dengan dua klaster korupsi, di mana satu klaster sudah dilakukan penetapan tersangka baru. Sedangkan, satu klaster masih Sprindik umum.

“Diputusan hakim pun sudah ada bahwa pemberian dari Blueray itu ada total Rp 91 miliar yang kemudian setelah kita analisis, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster dari Rp 91 miliar itu ada klaster yang Bea Cukai,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein pada kesempatan sebelumnya.

Adapun dalam pengembangan kasus ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka baru yakni Gatot Heroe selaku Kepala Pengawasan dan Pelayanan Ditjen Bea Cukai Wilayah Kediri.

“Satu klaster yang Bea Cukai itu sudah kita tetapkan tersangkanya. Ada satu, karena masih terkait dengan konstruksi perkara pejabat Bea Cukai-nya, jadi kita langsung tetapkan. Kemudian yang klaster yang kedua masih terkait kepentingan apa, pejabat Bea Cukai tetapi ini peristiwanya berbeda. Nah, itu yang kita kemudian masih satu sprindik untuk kita tetapkan sprindik umum,” sambung dia. (GML)

banner-970x90-2

Berita Terkait

Berita Terbaru

Nov 12, 2026

Resmi Dilantik, Ketua PB GABSI Komjen Pol Verdianto Bitticaca Ingin Kembalikan cabor Brigde Berjaya

Resmi Dilantik, Ketua PB GABSI, Komjen Pol Verdianto Bitticaca, Ingin...

Nov 12, 2026

Menko Polkam: Keamanan Nasional Terkendali, Jaga Persatuan dan Hormati Konstitusi

POSINDO.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam)…

Nov 12, 2026

KPK Buka Peluang Dalami Temuan ICW Soal Kontrak Jasa Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk mendalami…

Nov 12, 2026

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Ponpes Daru Hasbi, Pelapor Desak Polisi Cekal Pelaku

POSINDO.ID – Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan…

Nov 12, 2026

Kapolri Sebut Listyo Sigit End User Perkara Penyadapan Presiden, Bukti Genk Solo Tak Terlibat?

POSINDO.ID –  Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkap bahwa…

Nov 12, 2026

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Wakil Presiden ke MPR, Minta Segera Diproses

POSINDO.ID – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan…

Verified by MonsterInsights