POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai kini belum menahan tersangka korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kendati demikian, KPK memastikan proses penyidikan kasus korupsi ini masih berprogres, karena tidak menemui kendala berarti.
“Terkait dengan perkara CSR BI-OJK, kaki pastikan bahwa penyidikan perkara berprogres secara positif,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan yang dilansir, Jumat (7/8/2026).
Menurut dia, progres positif tersebut terlihat dengan pemeriksaan saksi-saksi, penggeledahan hingga penyitaan sejumlah barang bukti yang masih berjalan.
“Ini menjadi langkah awal KPK dalam optimalisasi asset recovery (pemulihan keuangan negara). Sehingga nanti ketika masuk ke tahap persidangan, dan majelis hakim menyatakan yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka aset-aset itu dirampas untuk negara ataupun menjadi bagian dari pembayaran uang pengganti. Ini akan menjadi lebih optimal karena penyitaan sudah dilakukan sejak tahap awal,” ujarnya.
Diketahui, KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam korupsi dana CSR BI-OJK, yaitu anggota DPR Fraksi Partai NasDem Satori dan anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan.
Keduanya diduga telah menyalahgunakan dana CSR, meliputi penyaluran Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Program Peduli Jasa Keuangan (PJK) pada periode 2020–2023. Meski sudah disangka melakukan gratifikasi dan TPPU, keduanya tak kunjung ditahan oleh penyidik.
Dalam kasus ini, Satori diduga menerima total Rp12,52 miliar dalam kasus ini. Rinciannya Rp6,30 miliar dari BI; Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; dan Rp1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.
Uang tersebut diduga digunakan keperluan pribadinya, seperti deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, serta pembelian aset lainnya.
Sedangkan Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dan menggunakannya juga untuk kepentingan pribadi. Rinciannya Rp6,26 miliar dari BI; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya. (GML)
