POSINDO.ID – Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dokumen UU tersebut dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, ketersediaan dokumen itu merupakan hak dan dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja, untuk mengetahui langsung ketentuan yang mengatur bidang ketenagakerjaan.
“Kami ingin masyarakat tak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu tahu hak, kewajiban, serta pelindungan diatur agar dapat jadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” kata Menaker Yassierli, Senin (9/11/2026).
Baca juga : • 1.500 Teknisi Ponsel Adu Ketangkasan di CGC Indonesia 2026, Pemenang Bakal Dikirim ke Kejuaraan Dunia
UU ini terdiri atas 313 Pasal dan 23 Bab yang mengatur ketentuan umum; landasan, asas, dan tujuan; kesempatan dan perlakuan yang sama; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; peningkatan produktivitas; pelatihan kerja dan pemagangan; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; tenaga kerja sektor informal; dan penggunaan tenaga kerja asing.
Selain itu, UU itu mengatur hubungan kerja; hubungan pekerjaan tertentu; pelindungan, pengupahan, dan kesejahteraan; hubungan industrial; pemutusan hubungan kerja; dana cadangan pesangon; pembinaan; pengawasan ketenagakerjaan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
Menaker Yassierli menekankan, pemahaman terhadap UU ini perlu diikuti pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja” ujarnya.
Baca juga : • Menaker Minta Peserta Pelatihan Vokasi Bangun Portofolio Jaga Reputasi
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui bersama DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026. UU Nomor 27 Tahun 2026, kemudian disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Selain itu Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.
Untuk mengetahui hak, kewajiban, dan pelindungan yang diatur, masyarakat dapat membaca dan mengunduh dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 di https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026. (Pandi)
