POSINDO.ID – Dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat koordinasi lintas lini instansi. Penguatan sinergi tersebut dilakukan guna memastikan penanganan karhutla efektif.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan, penguatan koordinasi dilakukan sebagai langkah antisipatif guna pencegahan agar dampak karhutla yang tengah terjadi di wilayah Kalimantan Tengah tidak meluas.
Berdasarkan data terbaru, luas lahan terdampak kebakaran di Kalimantan Tengah tercatat mencapai 3.069,52 hektar. Kondisi itu menjadikan Kalteng sebagai salah satu provinsi prioritas dalam penanganan karhutla, mengingat sebagian besar wilayahnya merupakan lahan gambut memiliki karakteristik mudah terbakar dan sulit dipadamkan.
“Ini perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami dari kementerian/lembaga, TNI, dan Polri, serta pemerintah daerah bergerak sesuai tugas pokok masing-masing. BNPB diamanatkan pegang komando saat tanggap dan siaga darurat turun langsung untuk memastikan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah berjalan optimal,” kata Kepala BNPB Suharyanto setelah Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah, di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2026) malam.
Baca juga : • Guncangan M6,8 Hantam Kumamoto: Sesar Hinagu Kembali Aktif dan Potensi Gempa Susulan
Penguatan koordinasi tersebut juga menjadi langkah antisipatif menghadapi puncak fenomena El Nino diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bakal terjadi pada Agustus hingga September 2026.
Kepala BNPB menekankan agar seluruh unsur terlibat dan terus mengoptimalkan operasi gabungan penanganan karhutla melalui satgas darat maupun udara. Selain itu, pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga akan diperkuat dengan penambahan armada pesawat untuk mempercepat pengendalian kebakaran dan meminimalisir potensi meluasnya titik api.
Saat ini, dukungan operasi Satgas Udara Penanganan Karhutla di Kalteng oleh BNPB terdiri dari heli patroli sebanyak dua unit, heli waterbombing tiga unit, dan pesawat jenis caravan untuk OMC.
“OMC perlu ditambah karena sekarang di Kalimantan Tengah masih ada awan hujan, pertumbuhan awan hujan, dan kita sepakat nanti untuk dimaksimalkan,” tukas Suharyanto.
Sejumlah titik prioritas penanganan karhutla telah diidentifikasi, di antaranya, Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau dan Kelurahan Kameloh Baru, Kota Palangka Raya. Pemprov Kalteng sebelumnya telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Baca juga : • PSSI Carter Pesawat agar Pemain Indonesia Tak Tempuh Waktu Puluhan Jam
Kepala BNPB mengatakan, penanganan di area Tumbang Nusa menjadi prioritas utama beberapa waktu ke depan agar tidak mengganggu aktivitas warga masyarakat dan lalu lintas jalan lintas kabupaten/kota.
“Tadi dipaparkan bahwa ada kebakaran yang mendekati jalan di area Tumbang Nusa. Ini akan kita intervensi serius. Seluruh armada pesawat Water Bombing akan kita prioritaskan ke titik itu, dikombinasikan dengan OMC untuk memicu hujan deras,” tegasnya.
Selain memperkuat upaya penanganan karhutla, Kepala BNPB juga meminta pemerintah daerah bersama seluruh instansi terkait untuk meningkatkan langkah antisipasi menghadapi potensi puncak El Nino dan kekeringan.
Upaya dilakukan terus memantau perkembangan iklim dan cuaca, mengintensifkan patroli di wilayah rawan karhutla, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi.
Pemerintah daerah diminta segera melakukan pendataan dan pemetaan wilayah berpotensi mengalami kekeringan. Hasil identifikasi menjadi dasar dalam penyediaan sarana air bersih, seperti pembangunan sumur bor, pipanisasi jaringan air bersih, maupun distribusi air menggunakan mobil tangki, sehingga kebutuhan masyarakat dapat tetap terpenuhi selama musim kemarau.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, pimpinan Polri wilayah setempat, Damkar serta perwakilan SKPD Pemprov Kalteng terkait lainnya. (ROA)
