POSINDO.ID – Tabir di balik penunjukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) periode 2021-2026 akhirnya dibuka oleh Mahfud MD.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu blak-blakan menceritakan bahwa langkah Listyo menakhodai Korps Bhayangkara kala itu tidak lepas dari titah langsung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara saat itu, Pratikno.
Kisah tersebut bermula dari mekanisme penjaringan di Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang diketuainya.
Mahfud menjelaskan, meski undang-undang menyerahkan sepenuhnya hak pengusulan calon kapolri kepada presiden, lembaganya tetap menggelar seleksi ketat dan pleno untuk merangking para jenderal terbaik.
Dari proses tersebut, Kompolnas mengantongi lima nama unggulan yang terdiri dari tiga perwira tinggi bintang tiga dan dua perwira bintang dua.
Tiga nama teratas saat itu diisi oleh Komjen Arief Sulistyanto, Komjen Boy Rafli Amar, serta Agus Andrianto.
Nama Listyo Sigit Prabowo diakui Mahfud sama sekali tidak masuk dalam jajaran peraih skor tertinggi versi internal Kompolnas.
Kendati demikian, arah peta penunjukan berubah ketika Mensesneg Pratikno menghubunginya dan menyampaikan pesan khusus agar nama Listyo diselipkan ke dalam daftar tiga besar calon yang akan disetorkan ke istana.
“Tetapi dalam praktik dibuat peraturan internal, nanti dipilih dulu oleh Kompolnas beberapa nama diserahkan ke Presiden,” kata Mahfud mengutip Youtube iNews, Kamis (5/11/2026).
Mendapati permintaan tersebut, Mahfud bersama jajaran Kompolnas memilih untuk tidak menolak.
Ia menyadari bahwa pemilihan kapolri pada akhirnya juga bersandar pada hak prerogatif serta kecocokan subyektif atau chemistry seorang presiden dengan figur yang dipilihnya.
Alhasil, nama Listyo yang posisinya berada di bawah secara otomatis didongkrak naik ke jajaran atas.
Bahkan, Mahfud mengenang ada permintaan khusus agar pengiriman surat rekomendasi ke DPR disusun berdasarkan urutan abjad alih-alih nomor peringkat. Strategi itu diambil agar posisi asli Listyo yang sebenarnya berada di luar radar tiga besar tidak terlalu mencolok bagi publik.
Meski proses penarikan nama tersebut di luar pakem penilaian objektif Kompolnas, Mahfud menilai langkah semacam itu merupakan hal yang lumrah dalam hak prerogatif presiden.
Ia menegaskan bahwa kepala negara sebenarnya memiliki keleluasaan penuh untuk langsung menunjuk kapolri tanpa harus melalui mekanisme penyaringan Kompolnas, sebuah praktik yang menurutnya juga kerap dilakukan oleh presiden-presiden terdahulu. (SJ)
