POSINDO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pasalnya, kasus ini tak hanya melibatkan PT Summarecon Agung swasta, tetapi juga entitas lainnya.
“Dugaannya praktik-praktik terkait dengan layanan pertanahan ini melibatkan banyak entitas swasta,” kata Juru Bicara KPK /, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9/2026) malam.
Budi juga menduga pihak swasta yang terlibat dalam kasus tersebut tidak hanya pengembang properti, melainkan juga individu. “Ini semuanya masih kami dalami,” katanya.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. OTT tersebut terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelahnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.
Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Dalam penyidikan tersebut, KPK juga mengantongi barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp106,3 miliar yang diperoleh dalam operasi tangkap tangan (OTT). (GML)
