POSINDO.ID – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mendalami adanya dugaan pengondisian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.
Pendalaman tersebut dilakukan dengan memeriksa Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah berinisial ALH sebagai saksi pada Rabu (11/11/2026).
“Dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami soal dugaan adanya pengaturan audit BPK di Pemalang,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemeriksaan tersebut, Budi mengatakan, KPK juga menemukan pola yang mirip antara kasus di Klaten dengan Pemalang.
“Ini juga menjadi pola-pola yang mirip dengan apa yang terjadi di Klaten, bahwa ada dropping (penghapusan) temuan BPK untuk beberapa audit,” kata Budi.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, salah satunya Anom Widiyantoro (AWI) selaku Bupati Pemalan.
Selain itu, Mohamad Haris (GHA) selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati; Lilik Budi Suprianto (LBS) selaku pihak swasta; dan Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS) selaku staf administrasi KPK.
Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohammad Haris atau Gus Haris (GHA). Total yang dikumpulkan sebesar Rp 1,98 miliar.
Uang yang terkumpul itu salah satunya diberikan kepada Lilik, yang merupakan ayah dari Setya Budi. Lilik mengaku bisa mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja sebagai staf di KPK. (GML)
