POSINDO.ID – Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima delapan permohonan pelindungan terkait tindak pidana penyadapan hingga Jumat (13/11/2026). Seluruh pemohon saat ini berstatus sebagai saksi, di LPSK masih dalam proses penelaahan.
Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati mengungkapkan, hingga perkembangan terakhir, belum terdapat permohonan pelindungan dari pihak yang berstatus sebagai Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku.
“Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator,” ujar Sri Suparyati, Jumat.
Meski demikian, LPSK membuka peluang adanya pengajuan permohonan pelindungan dari pihak dengan status berbeda, termasuk Justice Collaborator, seiring perkembangan penanganan perkara.
Lebih lanjut, Sri Suparyati menjelaskan, seluruh permohonan yang masuk saat ini masih dalam proses penelaahan. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara untuk memperoleh informasi dan pendalaman terkait kebutuhan pelindungan para pemohon.
Penelaahan dilakukan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain, pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
LPSK terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya penambahan permohonan pelindungan dari saksi maupun pihak lain dengan status berbeda sesuai perkembangan proses hukum. (ADI)
